LEBAK, beritajuang.com – DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) KABUPATEN LEBAK, menggelar audiensi yang diikuti oleh kurang lebih 50 orang, audiensi ini merupakan bentuk keresahan dan keluhan dari warga Kabupaten Lebak, mengenai dampak dan kurangnya penertiban dari pada truk pengangkut pasir basah yang melintas di jalan raya Rangkasbitung – Cimarga.

Dalam Audiensi digelar di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Lebak, yang di hadiri oleh Plt. Kerua DPRD Kabupaten Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, S.Hut., dan juga di hadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Lebak, Rusito, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (KadisPolPP), Dartim, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir. Nana Sujana, M.Si. Rabu, (07/04/2021).

Endang, Selaku Ketua DPC GMNI LEBAK memaparkan apa yang menjadi suatu persoalan dalam audiensi ini, ia memberikan keterangan bahwa dalam hasil pantauan kawan kawan GMNI Lebak, sejumlah truk dengan muatan melebihi tonase jalan, terus melintas dijalan raya Rangkasbitung – Cimarga tersebut, pada Senin 05 April 2021, sejak pukul 09.00 WIB. Bahkan tak jarang truk – truk bermuatan pasir basah itu untuk beberapa saat parkir dikawasan Aweh, Kalangnyar.

Pengawasan Ghaib, Tambang Pasir Tidak Tertib
Pengawasan Ghaib, Tambang Pasir Tidak Tertib

“Aktivitas sejumlah truk bermuatan pasir basah yang melintas di jalan raya Rangkasbitung – Cimarga Kabupaten Lebak, sangat dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Hal itu lantaran selain membuat jalan licin, juga jalan menjadi kotor dipenuhi lumpur pasir dan berdampak kepada rusaknya jalan tersebut, yang seharusnya usia jalan itu bisa sampai dengan 5 tahun, akan tetapi hanya bisa bertahan dalam waktu 1 – 2 Tahun”, paparnya.

Baca Juga:  Dinas PUPR Bidang SDA Kabupaten Lebak Tinjau Lokasi Pembangunan Sarana Embung Yang Berdekatan Dengan SMKN1 Sobang

Endang menambahkan, “Hal tersebut tentunya sudah melanggar Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 19 (kelas jalan) yang mengatur sumbu muatan. Maka dari itu seharusnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak menindak tegas truk angkut pasir melebihi tonase, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, tentunya mempunyai peran penting dalam menegakan dan mengawal kegelisahan warga Kabupaten Lebak,” tambahnya.

Junaedi Ibnu Jarta memberikan apresiasi terhadap teman – teman GMNI Lebak, karena sudah menyalurkan aspirasinya, pemikira kritisnya sebagai mahasiswa, sebagai agen of control.

Baca Juga : GMNI dan PMII Pandeglang Geruduk Gedung DPRD

“Sangat Luar biasa antusias teman teman GMNI, dalam melakukan rapat audensi ini, kami sangat bangga dengan nalar kritis teman teman GMNI, yang memang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyikapi persoalan – perssoalan yang terjadi dikabupaten Lebak ini, tentu seyogianya teman teman mahasiswa harus menjadi mitra kritis, harus menjadi agen of social control, agen of change dalam membangun Kabupaten Lebak kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Baca Juga:  Reno Yanuar, Ketua DPC PDI Perjuangan Sekaligus Bacalon Walikota Cilegon Salurkan Bantuan Korban Banjir Bandang Lebak

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir. Nana Sujana, M.Si. menjelaskan tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mengenai tambang pasir ini

“Kami sudah menutup 5 tambang pasir dan memberi teguran ke beberapa pengusaha pasir yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh kita,” Ujarnya.

Hal ini juga tentunya berkorelasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten lebak, Ia memaparkan kepada kawan – kawan GMNI Lebak.

“Tentunya Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, akan melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar angkutan pasir yang masih membandel, dimana pada tahun 2021 di triwulan pertama sudah dilakukan sosialisasi, bahkan dibulan ke 4 ini akan lebih memaksimalkan pengawasan yang ada di pos Terminal Aweh,” paparnya.

Baca Juga : Dialog Publik Dan Pelantikan Dewan Pengurus Komisariat GMNI Se – La Tansa Mashiro, Dengan Mengusung Tema “Mewujudkan Trisakti Di Bumi Multatuli

Maka dari itu GMNI Meminta dan menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Instansi terkait, diantaranya :

  1. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak agar segera melakukan penertiban terhadap truk – truk pasir yang sangat mengganggu pengguna jalan, dan berpotensi besar terhadap kerusakan jalan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Segera Membuat Peraturan daerah yang mengacu kepada Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 19 (kelas jalan) yang mengatur sumbu muatan.
  2. Menuntut Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Melalui Dinas PUPR untuk segera memperbaiki ruas jalan yang rusak di jalan raya Aweh, Kalanganyar Kabupaten Lebak.
  3. Mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak menindak tegas truk angkut pasir yang melebihi tonase dan jangan sampe lengah terhadap persoalan ini. Juga agar mendirikan Pos pengamanan dalam upaya untuk mengatur lalu lintas khususnya truk bermuatan pasir.

Baca Juga : GMNI Sukses Gelar DPK STISIP Setia Budhi, Gerbang Awal Membumingkan Ajaran Marhaenisme di Samudera Biru

KasatPolPP juga dalam pemaparannya meminta seluruh lapisan masyrakat khusunya mahasiswa untuk bisa sama – sama melakukan pengawasan atas pelanggaran Yang terjadi, terlebih yang dilanggar adalah Perda Kabupaten Lebak.

Baca Juga:  Anggota DPRD Lebak Fraksi PDI Perjuangan, Salurkan Bantuan Pada Korban Kebakaran di Kecamatan Panggarangan

Hingga puncak audiensi berakhirz teman teman GMNI Membuat Fakta integritas yang di tandatangani oleh para Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas POLPP, dan dari pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.(PRI)