APH Didesak YNHB Turun Tangan Periksa PDAM Tirta Multatuli

LEBAK, beritajuang.com – Ketua Naga Harapan Banten (YNHB) Raksa A. Sagara meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan dan memeriksa pengelola keuangan di perusahaan PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak. Ia juga menduga adanya indikasi penyimpangan soal anggaran pemeliharaan di PDAM. Pasalnya, PDAM sering dikeluhkan pelanggan karena tidak mendistribusikan air.

“Dari tahun ke tahun ketika ditanya masalahnya pasti alesannya klasik. Sangat wajar jika saya curiga dan menilai ada yang tak beres di dalam tubuh PDAM. Untuk itu saya minta APH turun dan memeriksa keuangan di PDAM. Apakah anggaran untuk pemeliharaan sesuai dan dibelanjakan,”kata Raksa pada awak media. Jum’at, (16/04/2021).

Ia menjelaskan, mengapa dirinya meminta APH khususnya Kejari Lebak turun tangan memeriksa perusahaan PDAM, karena kata dia, PDAM adalah perusahaan milik daerah yang mengelola keuangan baik pengeluaran dan pemasukan uang untuk daerah.

Baca Juga:  Kabidhumas Polda Banten Apresiasi Anekafakta.com Yang Terima Penghargaan Dari Dubes Maroko
Banyak Dikeluhkan Warga, YNHB Desak APH Turun Tangan dan Periksa PDAM Tirta Multatuli
Banyak Dikeluhkan Warga, YNHB Desak APH Turun Tangan dan Periksa PDAM Tirta Multatuli

Baca Juga : Tawuran dan Balap Liar Kini Kembali Marak Saat Ramadhan

“PDAM ini kan perusahaan daerah, dimana di dalamnya ada setoran uang pelanggan yang di kelola. Seperti, berapa pemasukan untuk daerah dan berapa anggaran daerah yang di keluarkan. Jadi jelas, PDAM ini mengelola keuangan milik daerah yang harus di kontrol oleh semua pihak khusunya APH di Lebak,” tegasnya.

Raksa juga mengaku, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kejari Lebak dan sudah ada yang melaporkan masalah PDAM tersebut ke Kejati. Namun, kata ia, ketika ditanya soal itu, pihak Kejari hanya mendapatkan tembusan soal pelaporan tersebut karena pelaporannya langsung ke Kejati Banten.

“Saya juga sudah berupaya komunikasi dengan pihak Kejari, katanya pihak Kejari hanya mendapatkan tembusan saja soal adanya laporan terkait PDAM, dan laporan itu langsung ke Kejati Banten,” kata Raksa sampaikan pada hisstori.com hasil komunikasinya dengan pihak Kejari.

Baca Juga : Ahmad Basarah Mendesak Kemendikbud Agar Merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Lanjutnya, ia berharap aparat penegak hukum khususnya Kejari Lebak mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga penanganan pelaporan dan lain sebagainya dapat terlayani dengan cepat.

Baca Juga:  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bersama Forkopimda Kota Bekasi Dengarkan Perintah Presiden RI Melalui Zoom Meeting

“Harapan saya ke depan, aparat penegak hukum juga mengedepankan pelayanan prima bukan hanya kedekatan kepada segolongan atau sebagian saja. Adanya keramahan dalam penyambutan dan pelayanan berlaku bagi kami sebagai masyarakat tidak pandang bulu si miskin atau si kaya pejabat atau bukan punya peranan atau tidak,” katanya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak Nur Handayani menyampaikan bahwa Kejari Lebak selalu siap menerima laporan dari siapapun laporan tersebut. Pihaknya juga mengaku akan langsung menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.

“Pada prinsipnya, kalau laporannya itu masuk ke Kejari Lebak pasti akan kami tangani langsung tentunya melalui prosedur yang ada. Kita klarifikasi dulu permasalahan- permasalahannya. Karena kalau tidak ada laporannya bagaimana Kejari akan menindaklanjutinya. Intinya kejari siap menindaklanjuti,” katanya. (Red)

Berita Terkait : https://transrakyat.com/2021/04/17/ynhb-minta-aph-periksa-pdam-tirta-multatuli-lebak/