H. Agus Ismatullah, S.Hi., Hj. Ijah Hadijah, S.Pd merupakan legislator DPRD Lebak, anggota Komisi III.
H. Agus Ismatullah, S.Hi., Hj. Ijah Hadijah, S.Pd merupakan legislator DPRD Lebak, anggota Komisi III.

LEBAK, beritajuang.com– Adanya pengaduan dari masyarakat Kecamatan Sobang prihal Bantuan Sosial Pangan (BSP) pengganti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) menjadi perhatian Komisi III DPRD Lebak, pada Jum’at (10/04/2020).

Ijah Hadijah, S.Pd yang merupakan Anggota Komisi III DPRD Lebak merasa kecewa dengan paket sembako yang diberikan oleh Supplier dengan kualitas yang sangat jelek dan kurang baik untuk di konsumsi.

“Masyarakat Sobang khususnya Desa Hariang sangat kecewa dengan kualitas yang diberikan oleh Supplier. Ini harus menjadi catatan penting bagi supplier jangan asal-asalan memberikan paket yang tidak layak untuk konsumsi”, terang Ijah Hadijah yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Senada apa yang dikatakan H. Agus Ismatullah, S.Hi., anggota Komisi III DPRD Lebak menjelaskan bahwa kejadian di Desa Hariang Sobang menjadi catatan merah bagi supplier khususnya Perum Bulog Subdrive Lebak.

“Kami tentunya Komisi III merasa kecewa dengan hasil yang diberikan supplier. Temuan dari ORMAS Jarum yang ramai disalah satu media online menyebutkan bahwa buah Pepaya sudah busuk dan Ayam banyak yang mati sebelum paket sembako itu diterima masyarakat”, terangnya.

Jenis komoditi yang diterima masyarkat Sobang kualitasnya diragukan.
Jenis komoditi yang diterima masyarakat Sobang kualitasnya diragukan.

Agus Ismatullah menambahkan bahwa dalam waktu dekat, kami dari Komisi III akan rapat untuk pembahasan ini.

“Hasil yang kurang bagus sebaiknya kita putus kontrak dengan supplier, dan kami rasa berikan kebebasan kepada e-warung agar bisa mengambil barang dimanapun untuk kemaslahatan masyarakat. Saya rasa tidak ada lagi pemaketan dari para supllier. Pesan kami jangan mengorbankan rakyat kecil jangan mendzolimi rakyat tidak mampu, itu sama mendzolimi para wakil rakyat karena kami hadir untur rakyat”, tegas H. Agus Ismatullah anggota Komisi III.

Rupanya Legislator asal Bayah ini sangat mengikuti perjalan program sembako. Banyak sekali temuan-temuan yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah, kalau mengacu kepada Pedoman Umum (Pedum) sebetulnya tidak ada ketentuan yang mengacu diharuskannya ada pihak ketiga, atau distributor. “Seluruh agen e-warung boleh dan bebas mengambil atau belanja kemana saja, tujuan pemerintah pusat dengan program BPNT yang diganti menjadi program sembako untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, agar ada keseimbangan gizi, protein dll, dengan harapan warga negara Indonesia menjadi sehat dan generasi yang akan datang menjadi cerdas”, tambahnya.

Masih H. Agus Ismetullah, Didalam Pedum sebetulnya tidak ada supplier atau pihak ke tiga. “Kalau saya tafsirkan ini merupakan terobosan yang sangat bagus agar warung atau agen-agen yang ada di desa-desa itu berjalan dan terbantu dengan adanya program sembako, kita ketahui bahwa selama ini warung-warung kecil sudah mulai menurun pendapatannya karena kita sadar bahwa pesaing pedagang kecil itu pengusaha besar. Kenapa tidak, kita berdayakan warung-warung kecil untuk Kesejahteraan masyarakat”, kata H. Agus Ismatullah.

H. Agus Ismatullah dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan bersama Komisi III.
H. Agus Ismatullah dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan bersama Komisi III.

Disisi lain Sekretaris Lebak Institute, Ahmad Daelami menyoroti terkait Kasus Program Sembako yang terjadi di Kecamatan Sobang perlu segera dilakukan langkah strategis segera, hal ini dikarenakan sebenarnya prosedur, tata laksana ataupun pedoman penyaluran telah disediakan secara teknis. Perlu ada langkah nyata baik penindakan secara administrasi ataupun langkah lainnya menurut aturan agar hal ini tidak terjadi kembali.

“Secara content policy, yaitu isi kebijakan maka program sembako harus sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku baik kualitas ataupun kuantitas yang disalurkan dan jika secara context policy, tentu hal ini berkaitan dengan kebermanfaatan dari pada yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta bagaimana kemudian aktor-aktor yang melakukan penyaluran (pemerintah daerah dan pihak ketiga) bisa melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai amanat perundang-undangan”, jelas Ahmad Daelami.

Ahmad Daelami mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh beberapa anggota Legislator Kabupaten Lebak khususnya Komisi III, serta masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan atas kasus ini. “Saya melihat ini sebagai fungsi pengawasan yang memang harus mereka lakukan, sehingga kemudian jalannya kebijakan Program Sembako ini akan lebih tepat sasaran secara kualitas ataupun kuantitas”, tambahnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Harits Hijrah Wicaksana menyampaikan bahwa Ada 4 tipe kebijakan publik: distributive policy, competitive regulatory, protective regulatory, dan distributive policy. Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan bentuk kebijakan dari tipe kebijakan distributive policy. Distributive policy merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mendorong atau menopang kegiatan-kegiatan masyarakat dalam bentuk bantuan, subsidi atau sejenisnya.

Merujuk pada hal diatas jelas bahwa tujuan pemerintah dalam program Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan wujud hadirnya pemerintah. Namun dengan keterbatasan pemerintah untuk mengimplementasikan program tersebut butuh keterlibatan pihak swasta dalam hal ini supplier. Pada tipe kebijakan competitive regulatory, selanjutnya pemerintah harus menerapkan pihak supplier untuk berkompetitive dalam hal kualitas, cost (biaya), kauntitas, dll.

“Sehingga ketika salah satu supplier pemenang tander tersebut tidak mampu memenuhi standar bawah yang diterapkan pemerintah, maka pemerintah dapat mengganti kepada supplier yang lebih baik dan kompetetif”, terangnya.

Selanjutnya tipe kebijakan ketiga yaitu protective regulatory dimaksud bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan dan program harus melindungi masyarakat dengan mengatur apa boleh dan tidak boleh dilakukan okeh sektor swasta, tentunya dalam kasus ini pihak supplier.

“Aktivitas yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat tidak diijinkan untuk dijual atau diberikan ke masyarakat oleh pihak swasta (supplier). Dalam fenomena Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini jika pihak supplyer tidak memenuhi standar kualitas yang diterapkan dan dirasa merugikan masyarakat atau bahkan dapat membahayakan masyarakat, tentunya pemerintah harus segera menggambil langkah kebijakan”, tambahnya.

Harits juga mengingatkan bahwa pada tipe kebijakan yang keempat yaitu redistributive policy yaitu diasumsikan bahwa jika pihak swasta ini merugikan masyarakat dan lingkungan maka perlu adanya penerapan pergantian kerugian. “Kerugian itu bisa dalam bentuk denda, sanksi, pajak, retribusi, dan lain sebagainya”, tutup Harits Hijrah Wicaksana Pengamat Kebijakan Publik dan juga Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung. (AGUN)

 

SMSI