Ketua Umum Aliansi Banten Menggugat (ABM) membacakan SIKAP atas Keputusan Gubernur Banten No 580/Kep.144-HUK/2020 terkait pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB.
Ketua Umum Aliansi Banten Menggugat (ABM) membacakan SIKAP atas Keputusan Gubernur Banten No 580/Kep.144-HUK/2020 terkait pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB.

LEBAK, beritajuang.com– Gabungan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Banten Menggugat (ABM) dalam konferensi pers yang bertempat di Jalan Raya Rangkasbiitung – Pandeglang KM 7, menyampaikan pernyataan Sikap atas keputusan Gubernur Banten No 580/Kep.144-HUK/2020, terkait pemindahan Kas Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Banten dari Bank Banten ke BJB (Bank Jawa Barat Banten).

Aliansi Banten Menggugat (ABM) yang diketuai oleh Arwan, yang juga selaku Ketua Umum ISP3B (Ikatan Sarjana Pemersatu Pembangunan Provinsi Banten) menyampaikan “banyak hal yang tidak wajar terjadi, salah satu diantaranya waktu penetapan yang sangat singkat hanya 1 hari per 21 April 2020. Ini keputusan yang sangat stategis, perlu kajian yang dalam dan matang untuk mengukur dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan”, terangnya.

Ditambahkan H. Suryana sebagai ketua umum PPKB, yang tergabung dalam Aliansi Banten Menggugat. “Kami patut menduga adanya tindakan melawan hukum dalam ‘kebutnya’ keputusan peralihan kas daerah. Ditambah ambigunya produk hukum yang dituangkan dalam konsederan keputusan Gubernur yang menyertakan pendapat Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten. soal pembahasan likuiditas dan perpindahan kas daerah itu beda soal dan penanganan. Jadi menurut kami ini terkesan dipaksakan”, jelasnya.

Arwan Ketua Aliansi Banten Menggugat saat melakukan kajian mendalam tentang pengambilan Sikap soal pemindahan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi Banten.
Arwan Ketua Aliansi Banten Menggugat saat melakukan kajian mendalam tentang pengambilan Sikap soal pemindahan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi Banten.

Pasca pembacaan sikap Aliansi Banten Menggugat, reporter beritajuang.com menyinggung isi surat permohonan penyekidikan pada KPK yang akan dilayangkan besok pada Senin (27/04) atas lahirnya keputusan Gubernur Banten soal pemindahan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi Banten dari Bank Banten ke BJB. Berikut point pentingnya diantaranya:

“Kami patut menduga telah terjadi tindakan yang melawan hukum dalam pengambilan keputusan strategis tersebut, yang dilakukan dalam rentang waktu yang tidak wajar, yakni hanya per tanggal 21 Arpil 2020, tanpa adanya kajian ekonomi dan sosial terkait dampak yang akan di timbulkan”, ungkap Rizal salah satu anggota Aliansi Banten Menggugat.

Adapun lembaga dan institusi dalam pengambilan keputusan ini yakni:

1. Gubernur Banten.
2. Kepala BPKAD Provinsi Banten.
3. Perwakilan BI Provinsi Banten.
4. Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Tbk.
5. Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Aliansi Banten Menggugat (ABM) bersama-sama melakukan Konfersi Pers dalam pembacaan sikap soal pemindahan RKUD Provinsi Banten.
Aliansi Banten Menggugat (ABM) bersama-sama melakukan Konfersi Pers dalam pembacaan sikap soal pemindahan RKUD Provinsi Banten.

Tidak hanya KPK, masih ada 4 lembaga lainnya yang akan disurati oleh Aliansi Banten Menggugat (ABM) yakni Gubernur Banten, DPRD Banten, Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Namun ke 4 isi surat yang akan dilayangkan tersebut, Aliansi Banten Menggugat masih merahasiakannya.

“Yang jelas pembahasan soal likuiditas dan perpindahan kas daerah itu beda soal dan penanganan. Kita lihat saja nanti pasca secara resmi dilayangkan pada pihak-pihak terkait”, tutup Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Progresif Banten. (DSR)

SMSI