Arwan selaku Ketua Aliansi Banten Menggugat, menemui Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.
Arwan selaku Ketua Aliansi Banten Menggugat, menemui Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.

SERANG, beritajuang.com– Kisruh Surat Keputusan Gubernur Banten No 580/Kep-144-Huk/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., melalui kantor Cabang Khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik pemerintah Provinsi Banten yang awalnya berada di Kas Umum Daerah Bank Banten, makin berbuntut panjang.

Aliansi Banten Menggugat (ABM) menemui Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten dikantornya pada Senin, (27/04/2020).

“Tadinya kita tidak berfikir untuk langsung bertemu dengan Beliau (Kepala Perwakilan BI Banten), hanya memasukan surat saja, toh kita kasih rentang waktu 2×24 jam untuk menjawab. Namun bak gayung bersambut, justru kami langsung diterima oleh beliau untuk mendapatkan klarifikasi dan jawaban langsung. Karena Sesuai kesepakatan ABM, pasca konfersi pers kemarin (26/04). Kita memang sudah menyiapkan lima surat yang akan dilayangkan kepada instansi atau lembaga terkait, seperti Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, ungkap Arwan Ketua Aliansi Banten Menggugat.

Aliansi Banten Menggugat (ABM) menginginkan bahwa WH agar segera mengklarifikasi dan jangan buat kekisruhan ini semakin memanjang. “SK yang dibuat oleh Gubernur Banten itu cacat hukum, kami ingin meluruskan kekisruhan yang terjadi”, terangnya.

“Setelah dikonfirmasi dengan pihak BI bahwa menolak untuk dicatut lembaganya dalam pengambilan keputusan perpindahan RKUD Provinsi Banten. Tentu gaya yang dilakukan oleh Gubernur Banten WH yaitu gaya ‘Koboy’ yang kami lihat tidak ada kajian hukum, sosial, dan ekonomi yang matang”, tegas Arwan.

 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten berlokasi di Jalan Raya Serang Pandeglang Km. 7, Desa Sindang Sari, Pabuaran, Banten.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten berlokasi di Jalan Raya Serang Pandeglang Km. 7, Desa Sindang Sari, Pabuaran, Banten.

Awak media beritajuang.com yang juga ikut dalam kesempatan tersebut, mendapati keterangan langsung dari Erwin Soeriadimadja selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, yang menjelaskan bahwa keberatan atas Pencantuman Pernyataan dari Bank Indonesia yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsederan keputusan perpindahan RKUD Provinsi Banten oleh Gubernur. Karena itu bukanlah kewenangan Bank Indonesia.

“Tidak ada berita acara yang tercatat kepada BI tentang pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten dalam pengambilan keputusan, pihak BI tidak dilibatkan, dan Pernyataan mempertimbangkan tidak keluar dari Bank Indonesia. BI tidak mengeluarkan pernyataan surat, karena soal pembahasan likuiditas dan perpindahan kas daerah itu perkara lain dan jauh berbeda”, ungkap Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten.

Dirinya menyampaikan bahwa “Rabu (22/04) menjelang siang, Erwin ketemu dengan Gubernur WH bahwa meminta Gubernur Merevisi SK yang sudah terlanjur beredar sebagai dasar Pengalihan KASDA dari BB ke BJB karena Point dua dalam SK tersebut mencantumkan pernyataan Perwakilan BI sehingga Kami menolak dicantumkan karena itu bukan kewenangan BI”, tegas Erwin Soeriadimadja.

Ia juga menambahkan bahwa beberapa Anggota DPRD Provinsi Banten menanyakan kepada saya prihal kekisruhan yang terjadi di Bank Banten.

“Pihak DPRD Provinsi Banten meminta agar rekening KUD yang dialihkan ke BJB, secepatnya harus segera dikembalikan ke Bank Banten”, imbuhnya.

Erwin meminta anggota DPRD harus memiliki pandangan yang sama dalam melakukan pengawasan Bank Banten.

Ia juga berharap keputusan Gubernur harus segera direvisi. “Kami juga kejar terus sampai hari Jum’at untuk menghubungi Gubernur. Jika kata menimbang ambilah sesuai dengan assesment Pemerintah Provinsi Banten. Tim nya harus saling mendukung. Harusnya jika mengambil kebijakan harus ada Peraturan Pemerintahnya harus ada kajian mendalam yang dilakukan”, tuturnya.

Mendapati hasil dari pertemuan tersebut, H. Suryana selaku ketua PPKB yang juga bagian dari Aliansi Banten Menggugat (ABM), menjelaskan bahwa keputusan yang di ambil dengan produk hukum yang cacat maka hasilnya juga cacat hukum.

“Ini akan menjadi bahan kajian kami kembali tentunya. Sebagai indikasi bahwa adanya keputusan yang lahir dengan proses yang tidak wajar, untuk kemudian di tambahkan pada surat susualan kami pada KPK dalam permohonan proses penyelidikan terkait dugaan adanya tindakan melawan hukum”, tutupnya (AGS)

SMSI