Dua Kali Datangi Polda Banten, PKN Laporkan Dugaan Pungli BLT UMKM di Pandeglang

SERANG, beritajuang.com – Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Provinsi Banten melaporkan kasus dugaan pungutan liar (pungli) Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tahun anggaran 2020 ke Polda Banten. Terlapornya adalah AI, oknum Kades salah satu desa di Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Banten.

Anggota PKN Banten Fam Fuk Tjhong mengatakan, pada tahun 2020 lalu, AI diduga telah melakukan pungutan liar kepada hampir seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT UMKM di desanya. Pada pencairan tahap pertama, dari nilai bantuan sebesar Rp 2,4 juta, diduga dipungut sebesar Rp 400 ribu/KPM. Sementara pada pencairan tahap kedua, dari nilai bantuan sebesar Rp 1,2 juta, diduga dipungut sebesar Rp 200 ribu/KPM.

“Laporan secara resmi sudah disampaikan pada Jumat (9/7) lalu, tadi kita koordinasi lagi, saat ini masih didalami oleh penyidik,” kata Fuk Tjhong ditemui wartawan di Mapolda Banten, Rabu 17/21/2021.

Baca Juga:  Lakukan Giat Woro - woro 3 Pilar Gencar Sosialisasikan Prokes

“Di desa tersebut ada sekitar 300 KPM. Kami melihat pungutan liar ini disinyalir dilakukan secara terstruktur dan terencana. Karena berdasarkan data dan informasi yang kami temukan di lapangan, dari mulai tahap pendaftaran penerima bantuan hingga tahap pencairan, seluruh teknis diatur oleh kepala desa bersama orang-orang dekatnya,” terangnya.

Pada tahap pendaftaran, terang Fuk Tjhong, AI dengan secara langsung dan melalui para ketua RT, menawarkan program bantuan Kemenkop UKM ini kepada warganya, baik kepada warga pelaku usaha, juga kepada warga yang tidak memiliki usaha. Padahal kata dia, berdasarkan ketentuan, bantuan ini hanya diperuntukkan bagi para pelaku usaha (UMKM) saja.