Aliansi Banten Menggugat bersama para advokat Banten dalam mengkaji Keputusan Gubernur Banten tentang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten.
Aliansi Banten Menggugat bersama para advokat Banten dalam mengkaji Keputusan Gubernur Banten tentang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten.

SERANG, beritajuang.com– Sejumlah Advokat di Banten melakukan Kajian Hukum terkait dengan Kisruh Surat Keputusan Gubernur Banten No 580/Kep-144-Huk/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., melalui kantor Cabang Khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik pemerintah Provinsi Banten yang awalnya berada di Kas Umum Daerah Bank Banten.

Daddy Hartadi selaku Advokat yang juga Aktifis Nelayan di Banten mengundang sejumlah Pengurus Aliansi Banten Menggugat (ABM) sebagai mitra Diskusi di salah satu tempat makan di Kabupaten Serang.

“Dalam keputusan Gubernur Banten No 580/Kep 144-HUK/2020 tersebut diduga kuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian kepada orang maupun badan hukum yang terdampak langsung dengan terbitnya keputusan Gubernur tersebut. Pertentangan hukum antara keputusan Gubernur tersebut dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan ditimbulkannya kerugian menjadi ranah gugatan Tata Usaha Negara (TUN), orang maupun badan hukum yang dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuat tuntutan dibatalkannya sebuah produk Tata Usaha Negara dibatalkan atau dinyatakan Tidak Sah baik dengan disertai atau tidak disertai tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur pasal 53 ayat 1 UU Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)”, Papar Daddy Hartadi.

“Secara hukum jelas ini cacat, bagaimana mungkin konsederan tidak dikaji dan tidak ada berita acara dalam mengambil keputusan. Saya membaca dimedia bahwa Pihak BI keberatan dalam pencatutan nama lembaganya di point A Keputusan Gubernur tersebut. Akan kami Gugat ini melalui PTUN dengan Class Action menghadirkan beberapa nasabah yang sudah kontak dengan kami perihal Dirugikannya mereka dalam transaksi di Bank Banten akibat pemindahan Kasda tersebut”, jelas Raden Elang salah satu Advokat yang hadir saat membuka Diskusi di rumah makan Iwak Banten.

Kajian mendalam ABM bersama para advokat Banten.
Kajian mendalam ABM bersama para advokat Banten.

Faktor yang menyebabkan sejumlah elemen memberikan dukungan kepada Aliansi Banten Menggugat ialah karena persoalan ini memberikan efek ekonomi yang dahsyat apalagi di masa Pandemi Covid-19.

“Ya, Gugatan Class Action akan kita tempuh sebagai bentuk pelurusan sebuah persoalan hukum karena dimata kami sebagai Advokat ini sudah masuk Ranah Hukum dengan fakta yang ada. Sisi lain tentu membuat transaksi hingga hari ini sampai pada Persoalan penanganan Covid-19 terganggu”, kecam Yayan Maulana saat memberi dukungan kepada ABM.

Para Advokat yang hadir yaitu Daddy Hartadi, Raden Elang, Yayan Maulana, Nanang Nasrullah, dan Dhiyas Widhianto sepakat menggelar Konferensi Pers didampingi Pengurus Aliansi Banten Menggugat sebagai bentuk Dukungan Moral dan Pernyataan Sikap terhadap Keputusan Gubernur Banten yang dirasa Cacat Secara Hukum.

Dalam Konferensi Pers tersebut Para Advokat akan Melakukan Gugatan karena dianggap Janggal.

Para Advokat Melakukan Konfersi Pers Tentang Gugatan Keputusan Gubernur Banten karena dianggap Janggal.
Para Advokat bersama ABM Melakukan Konferensi Pers Tentang Gugatan Keputusan Gubernur Banten karena dianggap Janggal.

“Kami selaku Warga Banten dan mewakili Kawan-Kawan Advokat di Banten akan melakukan upaya hukum. Pertama Kami akan mengajukan gugatan Class Action kepada Gubernur Banten, Kedua Kami akan melanjutkan dengan Gugatan Tata Usaha Negara di Serang Banten, dan yang Ketiga akan melakukan Upaya Hukum Pelaporan Penyalahgunaan Wewenang kepada Polda Banten, untuk itu kami memohon kepada warga Banten untuk mendukung langkah Kami”, Papar Yayan Maulana pada Konferensi Persnya.

Arwan Ketua Aliansi Banten Menggugat yang saat itu didampingi oleh Bendahara Aliansi Banten Menggugat Muhamad Suryana merespon positif langkah yang diambil para Advokat untuk menggugat Class Action Tindakan Gurbernur Banten menerbitkan Keputusan Gubernur tersebut.

“Saya melihat ini bagian dari Alur perjuangan yang bagus, hingga malam hari ini dukungan untuk membatalkan Surat Keputusan tersebut menguat dan mengular hingga memberikan Opsi kepada kami untuk Mendorong Gubernur Banten Membatalkan atau dibatalkan oleh PTUN sehingga kebijakan lain diambil oleh Gubernur Banten dengan mengembalikan KASDA ke Bank Banten atau Mendorong DPRD Provinsi Banten untuk menggunakan hak interpelasi nya di Dewan”, ungkap Arwan.

“Dukungan semacam ini menjadi sangat penting agar kami tidak dianggap sebagai gerakan Politis atau berjalan pada Kepentingan golongan tertentu. Ini Murni Gerakan Moral sebagai upaya mengedukasi dalam rangka pengambilan keputusan yang terlihat seperti terburu-buru tidak dilakukan tahapan dan proses Pemindahan secara Normatif”, lanjut Arwan yang juga Eks Relawan Wahidin-Andika Hazrumy tersebut. (AGS)

SMSI