Proses Berjalannya Diskusi ABM Bersama Tokoh Banten Buya Karis
Proses Berjalannya Diskusi ABM Bersama Tokoh Banten Buya Karis.

LEBAK, beritajuang.com- Sejumlah pengurus ABM beserta Kader dan Simpatisan ABM menghadiri Undangan Buka Puasa dan Kajian menyeluruh terkait dengan Pemindahan Kas Daerah dari Bank Banten ke Bank BJB oleh Gubernur Banten.

Hadir para tokoh dan aktifis Banten dengan menjadi narasumber pada kajian tersebut, pada Minggu Malam (10/05/2020).

Kegiatan yang dimoderatori langsung oleh Ketua Aliansi Banten Menggugat mendapatkan banyak respon dari kalangan tokoh dan media hingga aktifis yang peduli terhadap persoalan Kebantenan.

Buya Sujana Karis mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah hasil komunikasi dengan ketua Aliansi Banten Menggugat Arwan saat berselancar di Media Sosial.

“Saya jadwalkan bertemu Ketua ABM sebagai bagian dari Kepedulian Saya terhadap Persoalan yang berkembang di Banten” ungkap Buya saat pertemuan belum dimulai.

Tampak hadir beberapa Pengrus Badak Banten serta aktifis yang konsen pada Persoalan Kekisruhan di Banten.

“Banten dari masa ke masa harus diakui menjadi semakin maju. Dulu kita mengenal ada Uang Banten dan Bank Banten cikal bakal Bank Banten yang saat ini sedang dimatikan oleh Gubernur Wahidin Halim. Pembangunan Bank Banten dahulu menjadi salah satu syarat pembentukan Provinsi Banten.” Jelas Buya Karis saat diberikan waktu untuk menyampaikan gagasan Kebantenan historis dan Banten ke depan.

Adi Firman Sekretaris ABM yang didaulat menjadi Narasumber pada kajian tersebut menjelaskan bahwa Perpindahan Kas Daerah tidak ada manfaat sama sekali dengan dalil yang diyakinkan dari awal oleh Gubernur.

“Gubernur lupa, bahwasannya ia tidak bisa melepaskan diri sebagai pemilik dan juga sebagai pengendali saham, hal tersebut sudah di atur dalam Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UUPPKSK) No 9 tahun 2016. Selain memuat kewajiban penyertaan modal bank (pasal 18 ayat 2), ia juga bertindak sebagai pemegang saham pengendali yang kewajibannya didasarkan pada “fiduciary duty”, wajib memiliki kemampuan untuk mengendalikan keputusan-keputusan strategis Bank dan mengedepankan tindakan yang terbaik untuk bank”, tutur Adi Firman.

Ditambahkan Adi firman, “Pindah kasda itu keputusan cacat secara hukum, karna itu tidak ada baik baiknya sama sekali untuk bank banten. sejak awal mereka sudh kesulitan likuiditas, kewajiban penyertaan modal juga tak kunjung di setorkan, tambah kondisi covid 19 yang mengguncang seluruh leading sektor keuangan di dunia. Ini malah cabut kas daerah? Itu Abnormal namanya. Difikir pindah kas daerah otomatis uang pindah tempat? Pemprov belakangan karena memiliki perikatan secara hukum dengan bank banten, penuhi dulu rush money rakyat lah!”, tegasnya.

Foto Bersama ABM Bersama Buya Karis
Proses Berjalannya Diskusi ABM Bersama Tokoh Banten Buya Karis.

Kemudian Ketua Arwan memberikan waktu penyampaian kepada empat tokoh muda lainnya Daddy Hartadi, Ace Sumirsa Ali, Ahmad Taufik, dan Hakiki Hakim.

Daddy Hartadi yang diundang hadir mewakili rekan-rekan Advokat, menyampaikan bahwa sebagaimana diatur pasal 53 UU 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara PTUN) bahwa keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan dapat disengketakan ke PTUN.

Diterangkan Daddy KTUN yg akan disengketakan di PTUN harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, seperti diatur dalam pasal 75 Dan 76 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Meskipun langkah Hukum melalui gugatan TUN cukup memakan waktu, tapi dianggap paling tepat untuk menjamin kepastian hukum.

“Kepgub merupakan ciri KTUN yg bisa disengketakan di PTUN, karena bersifat konkrit, individual Dan Final yg berakibat hukum. Kepgub itu bisa disengketakan setelah ditempuh upaya administratif. Jika badan hukum atau pejabat yang membuat KTUN melakukan fiktif negatif dengan aksi diam atas upaya administrasi keberatan orang, dan badan hukum terhadap KTUN yg diterbitkannya. Maka KTUN itu dapat menjadi objek Yang digugat ke PTUN”, terang Daddy.

Ditambahkan Daddy, sebenarnya dirinya ingin sekali Gubernur menyadari kekeliruannya dalam membuat Kepgub tersebut,dan menggunakan asas contarius actus untuk mencabut dan membatalkannya tanpa harus menjadi sengketa di TUN.Karena kata Daddy jika pejabat TUN menyadari kekeliruan baik prosedur hukum maupun subtansinya pejabat atau badan TUN dapat mencabut dan membatalkannya sebagaimana diatur pasal 64 Dan 66 UU Admistrasi Pemerintahan.

“Kan ada persoalan terkait prosedur dalam kepgub tersebut,yg menjadi konsideran ternyata ditolak dan menjadi keberatan orang atau badan yg dimasukan kedalam konsiderannya.terlebih tidak ada berita acara dalam rapat-rapat yg dimasukan menjadi konsiderannya. Padahal konsideran sesuatu hal yang penting dalam membuat sebuah keputusan karena menggambarkan latar belakang kenapa keputusan itu harus dibuat. Disamping ada subtansi berupa kepentingan umum yang terganggu atas kepgub tersebut. Penarikan uang besar-besaran di Bank banten (rush) dan bank Banten tidak mampu membayar atas Rush yang terjadi bagi saya ini menjadi subtansi terganggunya kepentingan umum, dan Gubernur tidak berpikir sampai kesini atau tidak terpikirkan oleh Gubernur sebelumya. Maka Gubernur bisa mempertimbangkan untuk mencabut atau membatalkan kepgub tersebut seperti yang diatur di pasal 64 jo 65 UU Administrasi pemerintahan”, ungkapnya.

Sedangkan Ace Sumirsa Ali yang juga mantan Komisioner KPU di Lebak menjelaskan bahwa Pembentukan Bank Banten adalah cita cita dan harus dipertahankan.

“Harus menunggu 20 tahun lagi sesuai aturan jika saat ini Bank Banten Kolaps dan Tutup, maka cita cita besar ini harus dipertahankan agar menjadi kekuatan ekonomi Banten ke depan hingga menjadikan Bank Banten sebagai identitas yang unggul di Banten”, papar Ace.

Masih diwaktu yang sama Ahmad Taufik dan Hakiki Hakim memberikan pandangan lain dari sisi Sosial dan Gerakan.

“Saya siap pimpin Aksi jika memungkinkan karena perpindahan Kas Daerah ini mengganggu aktivitas ekonomi warga Banten hingga menjadikan Issue ini mengalahkan tantangan Covid19”, ungkap Taufik.

“Saya sudah lama melihat persoalan ini sejak dahulu saat Gubernur tidak pernah serius urusi Bank Banten, hingga terjadi Keputusan yang konyol ini maka secara pribadi Saya siap bergerak memberikan kontribusi apapun untuk menyelamatkan Bank Banten” jelas Hakiki yang penggiat demokrasi juga di Banten.

Arwan selaku ketua ABM menjelaskan bahwa semakin besar dukungan tokoh dan masyarakat maka semakin besar ketercapaian visi ABM.

“Sejak saat komunikasi dengan Buya Saya semakin yakin bahwa langkah Kami tidak sendiri dan akan banyak dukungan termasuk dari Aka Buya Sujana Karis yang malam ini Saya jadikan beliau sebagai orangtua Saya”, beber Arwan ke Media.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Juru Bicara Buya Sujana Karis.

Dengan dibacakannya pernyataan sikap tersebut maka lengkaplah dukungan dari unsur Tokoh Banten. (ELN)

SMSI