Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Provinsi Banten Melakukan Rapat Dengar Pendapat Dengan Stakeholders

“Dalam Perda di Kabupaten Lebak tersebut yang pertama kita harus mengakui bagaimana subjek dan objek hukum adat, karena mengingat Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, dan Perda Kabupaten Lebak nomor 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy itu mengakui Subjek Hukum Adat dan Objek Hukum Adat,” Paparnya.

Junaedi juga menjelaskan bahwa berbicara pemerintahan desa adat itu tidak hanya soal pengatur eksekutif desa adat, melainkan legislatif desa adat, sehingga muncul kalimat DPDA, karena jikalau tidak dijabarkan dalam usulan ini, maka delegasinya itu bisa diatur oleh perda Kabupaten.

“Jadi perda ini tidak kemudian membuatkan kebijakan kebijakan daerah, tapi hanya mengakomodir kelompok minoritas, ini bisa menjadi keolompok mayoritas di Kabupaten Lebak,” ujarnya.

“Dan kami mendoakan agar perda Provinsi Banten berjalan dengan baik dan mudah mudahan dalam pertemuan diskusi ini itu menjadi maslahat untuk masyarakat adat,” Tutupnya.

Baca Juga:  Ingin Perpanjang SIM Hari Ini, Berikut Lokasi SIM Keliling Polda Banten

Di akhri rapat ini, ketua pansus menerangkan bahwa insyaallah Perda ini akan selesai akhir bulan September.(Red)