Momentum Hari Tani Nasional, Repdem Ingatkan Gubernur Banten Selesaikan Masalah Agraria

M. Rega Revaldy selaku bidang Jaringan Petani dan Nelayan Repdem Banten.
M. Rega Revaldy selaku bidang Jaringan Petani dan Nelayan Repdem Banten.

SERANG, beritajuang.com– Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mengingatkan Gubernur Banten selesaikan masalah Agraria. Hal itu diutarakan oleh M. Rega Revaldy selaku bidang Jaringan Petani dan Nelayan Repdem Banten, pada momentum Hari Tani Nasional pada Jum’at (24/09/2021).

Diketahui bahwa setiap tanggal 24 September masyarakat Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Tanggal 24 September menjadi pilar penting bahwa hukum agraria kolonial telah dihapus menjadi hukum nasional negara merdeka. Melalui Keppres No 169/1963 Presiden Sukarno menetapkan Hari Tani Nasional.

“Penetapan Hari Tani Nasional sebagai pengingat bahwa cita-cita Proklamasi adalah menyudahi penjajahan kolonial di bidang sumber agraria dan petani sehingga UUPA menjadi hukum nasional yang berwatak keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia berbasis agrarian,” ujar Rega.

Wakil Ketua bidang jaringan petani dan nelayan Repdem Banten, M. Rega Revaldy menyampaikan bahwa petani saat ini terdegradasi menjadi buruh tani atau penggarapan berpetak kecil yang jauh dari transformasi kaum tani berwatak merdeka. Lahan-lahan petak kecil itu tidak cukup mampu mensyaratkan skala penguasaan dan pengelolaan tanah menuju alam kesejahteraan.

Baca Juga:  Ketua DPRD Minta Pemkot Bekasi Maksimalkan Perda No.6 Tahun 2019

“Dalam momentum Hari Tani Nasional ini Saya menekankan kepada Gubernur Banten untuk menyelesaikan masalah agraria, konflik yang terjadi di beberapa daerah Banten yang mengakibatkan penindasan terhadap petani. Keberpihakan kepada kaum tani tertindas harus segera bisa diwujudkan. Segera redistribusi tanah kepada kaum tani, lebih baik lagi dalam bentuk kolektif dalam satu hamparan agar tidak terjadi privatisasi tanah yang individual,” ungkapnya.

Rega Revaldy juga menyarankan agar pemerintah bekerja keras mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dengan segera mendistribusikan tanah eks HGU atau tanah terlantar, yang secara faktual telah dikelola oleh rakyat, agar segera diberikan kepada rakyat.

“Rakyat adalah investor dan pewaris kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia punya hak menikmati kemerdekaan sejati,” tutupnya. (MIR)