Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten.

SERANG, beritajuang.com–  Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten secara resmi mengusulkan hak interpelasi. Hal itu diungkapkan Muhlis kepada beritajuang.com pada Selasa (19/05/2020).

Muhlis Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten mengatakan, Hasil dari arahan DPD Partai PDI Perjuangan dan kajian analisa secara mendalam dan perkembangan yang terjadi di lapangan (dampak) terkait kebijakan Gubernur WH tentang Bank Banten Surat Keputusan Gubernur Banten No 580/Kep-144-Huk /2020 tentang penunjukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bjb) terkait pemindahan  Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten dari Bank Banten ke BJB.

“Maka kami akan secara resmi menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan gubernur banten terkait pemindahan RKUD tersebut”, tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Banten apabila langkah ini membuat gaduh suasana Provinsi Banten, apalagi di saat pandemi Covid-19 ini, tetapi semata mata hal tersebut kami lakukan karena kami menilai kebijakan Gubernur WH yang tergesa-gesa itu telah memberikan dampak luas bagi masyarakat, baik secara nilai ataupun secara sosial, ekonomi dan lain lain. Kami menggunakan hak ini adalah untuk memposisikan diri dalam kepentingan masyarakat banten secara luas”, tambahnya.

Pihak Fraksi PDI Perjuangan akan membuka hotline pengaduan di No WA  0821 1216 2080 untuk masyarakat secara umum, yang memang sangat terdampak oleh kebijakan gubernur tersebut.

Muhlis Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten 2019-2024.
Muhlis Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten 2019-2024.

“Kami akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan teman teman anggota DPRD yang lainnya, untuk sama sama menjadi pengusul hak interplasi tersebut”, ungkap Muhlis.

Muhlis juga menyampaikan bahwa fraksi PDI Perjuangan ingin meminta penjelasan dari gubernur tentang kebijakannya yang diambil.

“Kami ingin penjelasan Gubernur Banten tentang kebijakannya yang diambil (terkait Bank Banten) dilakukan secara terbuka dan dilindungi konstitusi sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.”, tutupnya. (DSR)

SMSI