Geruduk KPK, Kompas Ind. Minta KPK Panggil Direktur Perusda Teluk Bintuni

JAKARTA, beritajuang.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Komite Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PP Kompas Ind.) melakukan aksi unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada, Kamis, (21/10/21).

Kedatangan Kompas Ind. meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Markus Samaduda Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Bintuni Maju Mandiri (BMM) di kabupaten Teluk Bintuni karena diduga belum melakukan laporan pertanggungjawaban pada anggaran penyertaan modal anggaran 50 Miliar.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Kompas Ind, Zaiddin Ahkam mengungkapkan pemerintah daerah membentuk Perusahaan daerah dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun ironisnya di Kabupaten Teluk Bintuni hadirnya Perusda menjadi beban keuangan daerah.
” Pemerintah kabupaten Teluk Bintuni melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2017 tentang penyertaan modal usaha sekitar 50 miliar. Untuk pembangunan sebuah resort dan hotel Sisar Matiti namun hotel tersebut hingga saat ini belum terealisasi”, ujar Ais panggilan akrab mahasiswa Pascasarjana Jayabaya.

Baca Juga:  Alumni Sekolah Vokasi IPB Peduli : Salurkan 100 Paket Bingkisan Kepada Mahasiswa SV IPB Terdampak Covid-19
Geruduk KPK, Kompas Ind. Minta KPK Panggil Direktur Perusda Teluk Bintuni

Pada tahun 2017 sampai 2020 telah dikucurkan anggaran senilai 39 miliar akan tetapi pembangunan resort tersebut belum menunjukan progres yang signifikan, mestinya dengan anggaran tersebut resort dan hotel sudah rampung sekitar 80 %. Sehingga Kompas Ind. menduga anggaran penyertaan modal tersebut sarat akan terjadinya korupsi.

“Kami menduga penyertaan modal pada perusda sarat akan terjadinya korupsi karena sampai saat ini Markus Samaduda belum melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan”, tegasnya.