Musa Weliansyah anggota DPRD Lebak Fraksi PPP.
Musa Weliansyah anggota DPRD Lebak Fraksi PPP.

LEBAK, beritajuang.com– Menanggapi surat permohonan audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lebak, dilayangkan kepada DPRD Lebak, menurut Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, surat tersebut dialamatkan kepada dirinya perihal tudingan telah membuat kegaduhan di masyarakat melalui media sosial (Medsos).

Anggota dewan dari Fraksi PPP ini pun mengatakan kepada beritajuang.com pada (30/05), bahwa hal itu tidak ada unsur untuk memprovokasi masyarakat ataupun membuat gaduh dalam postingan medsos Facebook tersebut.

“Tidak ada satu pun postingan saya yang provokatif dan bikin gaduh, boleh dicek diakun Facebook saya,” ujar Musa.

Karena kata Musa, setiap postingan, merupakan bagian untuk mengedukasi masyarakat agar memahami dan mengerti alur, proses dan sarat menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, baik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS Valid) maupun yang tidak tercatat pada DTKS VALID.

“Selama ini masyarakat selalu mendapatkan jawaban pihak oknum bahwa ini data dari pusat bukan desa yang menentukan”, imbuhnya seraya mengatakan, jawaban seperti itu lah yang justru membuat gaduh tindakan provokatif terhadap warga.

Harusnya kata Musa, pemerintah desa di dalam mengusulkan calon penerima baik yang DTKS ataupun yang Non DTKS berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa (Musdes) dengan melibatkan semua unsur termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ketua pemuda dari masing-masing kampung, sehingga hasilnya betul-betul obyektif.

“Jadi jangan malah menuding saya melakukan provokatif, ini kan aneh”, tegasnya.

Dikatakannya, jika pemerintah desa profesional, proporsional, obyektif, transparan dan akuntable tidak mungkin terjadi persoalan BST dan BLT bermasalah.

“Jadi letak permasalahanya cukup jelas bukan gara-gara postingan saya di medsos”, terang Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak.

Masih kata Legislator berjiwa sosial ini pun menyatakan, penerima BST dan BLT Non DTKS VALID, 100 persen usulan pemerintah desa. Untuk itu jangan menyampaikan informasi keliru kepada masyarakat kalau data warga penerima manfaat ditentukan oleh pusat. Kendati jumlah usulan berkurang dari kuota yang ditentukan oleh pusat, akan tetapi penerimanya itu tetap berdasarkan usulan desa.

Banyak permasalahan dalam penyaluran BST, selain penerima punya gaji bulanan, tidak sedikit pula penerima BST, diduga doble sudah menerima bantuan PKH atau BPNT. Ada lagi, namanya sudah tercatat di DTKS Valid pada pendataan penerima Non DTKS VALID kembali tercatat.

“Apa ini gara-gara postingan saya, apa ini salah pemerintah pusat, padahal tidak sedikit warga miskin yang terdampak sampai hari ini belum menerima bantuan sosial tunai tersebut”, jelasnya.

Sementara terkait postingan diakun Facebook miliknya, Musa menyarankan, untuk melaporkan pada Aparat Penegak Hukum, jika merasa diserang kehormatan dan nama baiknya.

“Jika menyangkut profesi selaku anggota DPRD dianggap melanggar kode etik, silahkan adukan ke Badan Kehormatan, Saya siap dan bersedia bertangungjawab serta menanggung resiko. Jangankan diberhentikan dari anggota DPRD, dipenjara pun saya ikhlas. Saya siap ko buat apa saya takut, amanah ini kan hanya titipan dari Allah.” ucapnya

Terkait dengan permintaan APDESI beraudiensi dengan DPRD Lebak, Musa mengaku siap untuk menghadiri audiensi tersebut dan akan membeberkan fakta-fakta di lapangan.

“Saya minta audiensi dilakukan secara terbuka. Jika dilaksanakan secara tertutup saya tidak akan hadir”, tegasnya.

Karena kata Musa, pihaknya banyak mengantongi bukti-bukti diduga pungli dana BST dan BLT, dan lebih dari 20 desa beberapa diantaranya sudah disampaikan ke Aparat Penegak Hukum, terkait dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan serta unsur KKN. Bahkan dirinya juga akan meminta ketua dewan untuk melaksanakan audiensi secara terbuka.

Karena kata Musa, persoalan ini menyangkut nasib masyarakat terutama masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, yang tentunya harus menjadi perhatian kita semua.

Dari permasalahan ini pun tambah Musa, tidak sedikit warga yang mengadu kepada dirinya, kalau mereka (warga) banyak menerima ancaman atau teror, via inbox bahkan ada pula yang langsung didatangi dengan dimarahi dan dimaki- maki oleh oknum-oknum tertentu, hanya karena postingan terkait persoalan BLT yang tidak tepat sasaran dan dugaan terjadinya pungli.

“Kalau perlu audiensi itu menghadirkan ahli tata bahasa agar tidak keliru dalam menyikapi banyak persoalan tersebut, dan saya minta audiensi dilakukan secara terbuka”, tandasnya.

Di lansir berita indonesiasatu.co.id bahwa Sekretaris APDESI Lebak, Edi Rapiudin ketika dikonfirmasi awak media membenarkan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Lebak guna melakukan audiensi.

“Surat sudah kita sampaikan ke ketua dewan, kita APDESI mengajukan audensi ke dewan rencana hari selasa tapi ternyata hari selasa dewan punya agenda lain sehingga audensi diundur sampai menunggu jadwal yang akan diagendakan oleh dewan”, paparnya melalui pesan WhatsApp Jumat malam (29/05/2020).

Disinggung soal dugaan pencemaran nama baik pada salah satu anggota DPRD Lebak, Edi belum bisa menjelaskan, dan hanya mengatakan kalau postingan dari anggota DPRD tersebut terindikasi mendiskreditkan aparatur desa dan TKSK.

“Soal itu kita lihat perkembangannya saja, karena itu ada indikasi mendeskriditkan Kades, TKSK dan Prades. Padahal apa yang disampaikannya itu tidak begitu adanya, dan sistematikanya”, kilahnya.

Sebagai rasa kebersamaan untuk menyuarakan harapan para Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI Lebak, menurut Kepala Desa Suakan, Kecamatan Bayah, merupakan hal yang wajar jika pihaknya melalui wadah APDESI bergerak meminta audiensi dengan anggota DPRD Lebak.

Diakhir pesan WhatsApp, Edi mengaku pembagian BST di desanya yakni Desa Suakan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten berjalan kondusif, tanpa ada kekisruhan di masyarakat.

“Alhamdulilah Pak, untuk wilayah Bayah kondusif, tidak ada permasalahan,” tutupnya (RUS)

SMSI