Organisasi PPKB (Paguyuban Pengangguran Kelas Berat).
Organisasi PPKB (Paguyuban Pengangguran Kelas Berat).

SERANG, beritajuang.com– Polemik Interpelasi di DPRD Banten mengenai Pemindahan Kas Daerah oleh Gubernur Banten Mendapatkan banyak respon baik dari Akademisi, Aktivis, Pemerhati Kebijakan, Ekonom, hingga Organisasi Masyarakat dan Mahasiswa.

Hampir 3 Bulan Polemik ini terus bergulir dan membuat sejumlah masyarakat dibuat bingung.

Sahrul Ramadhan Pengurus PPKB  (Paguyuban Pengangguran Kelas Berat) menyayangkan sikap yang diambil oleh beberapa lapisan masyarakat yang pertanyakan langkah sejumlah Anggota DPRD Banten yang lakukan Interpelasi.

“Bagi Saya Interpelasi itu adalah Hak yang melekat dimana siapapun tidak boleh menghalangi selama hal itu digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ungkap Sahrul kepada Media beritajuang.com pada Sabtu (06/05/2020).

Organisasi PPKB (Paguyuban Pengangguran Kelas Berat).
Organisasi PPKB (Paguyuban Pengangguran Kelas Berat).

Seperti yang diketahahui bersama bahwa interpelasi segera digelar oleh sejumlah anggota DPRD Banten yang konsisten menginginkan penjelasan langsung dan lengkap dari Gubernur Banten untuk mendapatkan jawaban utuh yang rasional atas Kebijakan Gubernur Banten yang menjadi polemik tersebut.

“Saya secara pribadi mempertanyakan Anggota DPRD Banten lainnya yang seolah Bungkam tidak merespon ajakan Interpelasi yang mutlak Kebijakan Gubernur benar-benar membuat Gaduh. Apa indikator nya? Tampak kita lihat sejumlah lapisan masyarakat berkomentar, bahkan hingga PUB (Paguyuban Urang Banten) menggalang komunikasi melalui Zoom Meeting yang digelar hingga Tiga Sesi, ini artinya Kebijakan Gubernur berbuntut Panjang”, papar Sahrul.

Anggota DPRD Banten yang awal tensinya tinggi sekarang mulai menciut, apa karena di guyur beras BJB?”, tutup Sahrul. (SS)

SMSI