AMAKI Soroti Permasalahan Pembebasan Lahan Samsat Malingping, Pemerintah Provinsi Banten Diminta Segera Selesaikan

Paiman Tamim, Sekretaris Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI).
Paiman Tamim, Sekretaris Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI).

LEBAK, beritajuang.com– Menjelang Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Sementara Pekerjaan pembangunan Gedung Samsat Malingping, AMAKI (Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) mensoroti permasalahan yang masih belum selesai terutama terkait lahan dan pembangunan gedung yang diduga keras bermasalah secara hukum. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris AMAKI, Paiman Tamim, pada awak media Sabtu (11/12/2021).

Paiman Tamim, Sekretaris Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI) mengatakan bahwa pihak Amaki masih menyoroti terkait pembangunan Gedung Samsat Malingping yang dari awal sudah bermasalah di mulai dari pengadaan lahan sampai pembangunan gedung.

Hal paling menonjol adalah setelah di tetapkan nya 1 tersangka dalam pengadaan lahan tersebut tidak ada lagi tersangka lain sedangkan dalam konferensi pers yang di lakukan oleh Kejati pada saat itu dengan lantang bahwa ini korupsi terencana namun apa yang terjadi hanya SMD lah yang di jadikan tumbal.

Baca Juga:  Pemerintah Kota Bekasi Raih Opini WTP Ke 6 Kali Berturut turut

Lanjut Paiman tidak hanya sampai disitu masalah manipulasi data pun terjadi dalam pengadaan lahan namun apa pemerintah seakan tutup mata akan hal itu dan terkesan memaksakan pembangunan gedung harus terus dilaksanakan tanpa adanya pemberhentian disaat masa penyidikan dan penyelidikan yang di lakukan yang jelas-jelas lahan adalah barang bukti dalam penetapan saudara SMD.

“Disinilah terkesan Bapenda Provinsi Banten hanya menumbalkan SMD dalam hal tersebut dan yang paling terbaru setelah vonis dilakukan tentunya ada beberapa kewajiban yang harus di penuhi pihak pemerintah kepada pemilik lahan yang jelas di rugikan karena pada kontek korupsi yang di lakukan SMD tidak hanya merugikan negara namun juga merugikan pemilik lahan yang di bohongi,” papar Paiman.

AMAKI meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten khusus nya Bapenda provinsi banten untuk segera menyelesaikan hal tersebut bukan terkesan se enak nya.

Baca Juga:  Usai Tanam Pohon, Tri Adhianto Lanjut Monitoring Posco Covid RW 12 Jakasetia

“Pihak AMAKI akan melakukan Aksi Demo agar permasalahan lahan di usut kembali dan diduga keras lahan tersebut masih sengketa. Pada peresmian Gedung harus pula di tinjau ulang kerusakan dalam pembangunan gedung di tahap 1 dari mana anggaran yang di ambil untuk perbaikan nya karena tidak masuk pada draf tahap 2,” ungkapnya.

Pihak AMAKI akan mengusut ulang perkara lahan Gedung Samsat Malingping meski terdakwa sudah di tetapkan dan pihak AMAKI menilai lahan atau pembangunan Gedung Samsat jelas bermasalah besar.

“Dugaan pihak Pemerintah Provinsi Banten melakukan pembiaran akan sebuah permasalahan dan tidak memikirkan masyarakat yang di rugikan terkait biaya pembebasan lahan yang saat ini belum ada penyelesaiannya,” .pungkasnya. (MIR)