DILEMATISASI KEBIJAKAN GUBERNUR BANTEN

SERANG, beritajuang.com – Akhir akhir ini telah kita saksikian bersama bahwa sedang terjadi dinamika pergerakan aksi yang dilakukan oleh masyarakat buruh se-Banten. Terjadinya aksi yang dilakukan oleh buruh di wilayah Provinsi Banten, dikarenakan dengan kebijakan Gubernur Banten perihal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Pekerja (UMP) yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat buruh di Banten.

Dimulai dari Kabupaten Lebak naik hanya 0,81%, selanjutnya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang tidak ada penaikan atau tetap, sedangkan Kota Tanggerang naik hanya 0,56%, Kota Tanggerang Selatan naik 1,17%, untuk Kota Cilegon naik 0,71% dan Kota Serang naik 0,52%.

Dari kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten yang tidak sesuai dengan estimasi waktu kerja dilapangan. Namun yang sangat disayangkan ketika buruh melakukan kritik, Gubernur Banten mengeluarkan statement “BURUH DEMO TOLAK UMP, GUBERNUR MINTA PENGUSAHA CARI PEGAWAI BARU”.

Baca Juga:  Dilantik, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar

Dari statement Gubernur tersebut menjadikan buruh bergejolak dan melakukan aksi di kantor Gubernur Banten, sehingga dalam aksi tersebut terjadi penerobosan kedalam kantor gubernur dan masa aksi menduduki ruangan gubernur.

Dengan Tindakan masa aksi tersebut, Gubernur Banten menganggap bahwa adanya penghinaan secara umum terhadap suatu kekuasaan negara, sehingga telah dilaporkanya masa aksi kepada pihak kepolisian (POLDA BANTEN).

Setelah melihat dilematisasi kebijakan gubernur banten serta dinamika pergerakan buruh di Banten, dengan ini kami Mahasiswa Lebak Bersatu yang terdiri dari HMI DIPO, PMII dan HMI MPO meminta agar gubernur banten :
Pertama, mengevaluasi kebijakan terkait UMK dan UMP, sehingga penaikan UMK dan UMP diatas rata-rata

Kedua, kami meminta Gubernur Banten meminta maaf kepada buruh diwilayah Banten, karena bagaimanapun buruh adalah masyarakat yang harus diayomi

Ketinga, kami meminta agar Gubernur Banten lebih akomodatif dalam menyikapi aksi buruh, mahasiswa dan ormas di banten. karena aksi yang dilakukan hanya semata-mata sebagai kontrol sosial atau mengingatkan pemerintah provinsi dalam hal mengatur kebijakan, agar mengarah kepada kepentingan masyarakat banyak.
Bagi kami kepemimpinan Gubernur Bantenpada periode ini:

Baca Juga:  Satuan Narkoba Polres Pandeglang Berhasil Mengamankan 3 Orang Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkotika

• RAPORT MERAH dalam periode ini.
• Etika komunikasi yang buruk oleh Guubernur, sehingga terjadi disentralisasi ditubuh pemerintah Provinsi Banten.
• Gubernur Banten yang tempramen dalam kepemimpinannya.(Red)