Keluarga Besar Mahasiswa La Tansa Mashiro, menuntut transparansi lembaga kampus.
Keluarga Besar Mahasiswa La Tansa Mashiro, menuntut transparansi lembaga kampus.

LEBAK, beritajuang.com– Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Menggelar Aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Kampus La Tansa Mashiro yang beralamat di Jalan. Soekarno Hatta By Pass Pasir Jati Rangkasbitung, Kabupaten alebak Banten, Kamis (08/07/2020).

Aksi unjuk rasa ini di Lakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa La Tansa Mashiro yang menggugat atas kebijakan – kebijakan pihak lembaga yang tidak Berprikemanusiaan dan Berkeadilan.

Mustafid selaku Koordinator Aksi Menjelaskan Perihal Aksi yang dilakukan oleh Puluhan Mahasiswa ini.

“Kita hadir di sini, atas dasar menagih janji lembaga hasil audiensi kita pada tanggal 18 Juni 2020 yang katanya akan memenuhi aspirasi kita. Makanya kita disini hadir untuk menagih janji lembaga. Kedua kita ingin lembaga ini menerapkan kebijakan yang di buat oleh KMA 515 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang keringanan uang kuliah tunggal,” ujar Korlap Aksi.

Keluarga Besar Mahasiswa Latansa Mashiro, menuntut transparansi lembaga kampus.
Keluarga Besar Mahasiswa La Tansa Mashiro, menuntut transparansi lembaga kampus.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan para mahasiswa salah satunya ingin agar lembaga transparan soal alokasi dana kemahasiswaan.
Sebagai kaum intelektual dan kaum pergerakan sudah sewajarnya menjadi proses evaluasi bagi lembaga atau para petinggi yang mengendalikan sistem kampus.

Dengan kecerdasan mahasiswa, menjadi wajar jika kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak berpihak terhadap keadilan dan kesejahtraan.

Kamis 18 juli 2020 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mengatasnamakan Keluarga Besar Mahasiswa, telah menggelar audiensi dengan pihak kampus dalam rangka mengkritik kampus yang dirasa kurangnya transparansi soal kebijakan.

Selain itu, kurangnya perhatian serta keberpihakan dari perguruan tinggi kepada mahasiswa di masa pandemik, dan meminta perguruan tinggi memberikan pemotongan uang kuliah tunggal (UKT) uang semester.

Akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari Lembaga Perguruan Tinggi untuk merealisasikan tuntutan-tuntutan yang di sampaikan. Bahkan setelah keluarnya KMA 515 tahun 2020 dan Permendikbud No 25 Tahun 2020 tentang keringanan uang kuliah tunggal.

“Dimasa pandemi ini tentu resesi ekonomi menjadi hal yang menakutkan, dan instabilitas perekonomian yang terjadi pada tatanan makro ekonomi sangat berdampak signifikan pada orang-orang menengah ke bawah. Mulai dari berkurangnya pendapatan untuk menyambung hidup, bahkan sampai berujung pada kasus kehilangan pekerjaan,” tegasnya.

“Mahasiswa dipaksa untuk membayarkan UKT secara penuh dan sama sekali tidak menggunakan operasional atau fasilitas kampus. Namun sayangnya tidak berbanding lurus dengan kinerja kampus,” tutup Mustafid selaku Korlap. (RUL)

SMSI