Kajian tentang ilmu pengetahuan dan keberlangsungan adat yang diadakan oleh organisasi Kumala.
Kajian tentang ilmu pengetahuan dan keberlangsungan adat yang diadakan oleh organisasi Kumala.

LEBAK, beritajuang.com– Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) lakukan kajian tentang budaya, salah satunya mengangkat tentang Ilmu Pengetahuan dan Keberlangsungan tentang Adat, pada Kamis (16/07/2020).

Hadir dalam acara tersebut narasumber Junaedi Ibnu Jarta (Wakil Ketua II DPRD Lebak) atau yang juga putra dari masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih, Jaro Jajang (Kepala Desa Citorek Timur) sekaligus praktisi dan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Lebak, dan para peserta yang mengikuti diskusi kajian yang diadakan oleh Kumala.

Ketua Panitia, Eza Yayang dalam sambutannya menjelaskan bahwa sejauh ini pemerintah masih menjadikan masyarakat adat sebagai objek hukum bukan subjek hukum. Masifnya persoalan masyarakat adat saat ini merupakan alasan yang tepat bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk merevisi produk hukum apa saja yang menyoal persoalan masyarakat adat.

“Kami lihat masih banyaknya kekurangan dalam masyarakat adat, seperti dijadikannya forum musyawarah ataupun komunikasi yang dapat menjadi keterwakilan dari 520 masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lebak, agar meminimalisir konflik-konflik masyarakat adat,” ungkapnya.

Mahasiswa sangat antusias dalam kajian tentang adat.
Mahasiswa sangat antusias dalam kajian tentang adat.

Junaedi Ibnu Jarta menjelaskan bahwa masyarakat adat adalah bagian dari masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. Hak-haknya harus kita perhatikan sesuai PERDA No 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak.

“Tentunya DPRD Kabupaten Lebak, mendukung hak-hak masyarakat adat yang tertuang dalam Perda No 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak,” tuturnya.

Pemateri paparkan kajian tentang ilmu pengetahuan dan keberlangsungan tentang Adat.
Pemateri paparkan kajian tentang ilmu pengetahuan dan keberlangsungan tentang Adat.

Jaro Jajang menyampaikan bahwa SABAKI adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) Adat yang ada di Banten Kidul, yang merupakan wadah berhimpunnya masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Kabupaten Lebak.

“Melalui wadah ini  perjuangan masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul  menuntut pengakuan yang sejati kepada pemerintah, bukan pengakuan setengah hati, pengakuan atas keberadaannya dan perlindungan atas hak-hak tradisional, terutama hak atas kewilayahan adat dan hak atas pengelolaan sumberdaya alam”, tuturnya.

Ia menambahkan dimana selama ini wilayah-wilayah adat banyak yang di klaim oleh Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

“Perjuangan ini sejak tahun 2003 sampai dengan 2015, alhamdulillah pada bulan Desember tahun 2015 disahkannya PERDA No 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak. PERDA ini merupakan prasyarat untuk pengajuan Hutan Adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” terangnya.

Penjelasan lainnya juga disampaikan oleh Jaro Jajang bahwa Kabupaten lebak sudah beberapa hutan adat yang sudah di kukuhkan oleh KLHK.

“Diantaranya Hutan Adat Kasepuhan Karang, Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih, Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Hutan Adat Kasepuhan Citorek, yang semula hutan negara yang pengelolaaannya oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sekarang pengelolaannya diserahkan ke Adat”, ucapnya.

Ia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Kumala dalam mengadakan kajian diskusi ini. “Saya ucapkan terimakasih kepada Kumala yang telah menyelenggarakan diskusi dengan tema ilmu pengetahuan dan keberlangsungan masyarakat adat”, tutupnya. (RUS)

SMSI