LEBAK, beritajuang.com – Ketua komisi I H. Enden Mahyudin yang juga selaku pimpinan Fraksi PDI-Perjuangan menerima pengaduan masyarakat untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 24/12/2019 yang menghasilkan rekomendasi untuk segera mengganti rugi hak atas tanah yang sudah dilepaskan untuk kepentingan pembangunan jalan tol, (22/01/2020).

Usai kegiatan RDP dilaksanakan, hasil rekomendasi dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani ketua Komisi I, kepala Desa Cipadang, Camat Cileles, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan koordinator warga masyarakat setempat.

Komisi I DPRD Lebak beserta Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan “PASANG BADAN” bela hak atas tanah Warga yang diklaim sepihak oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Kp. Pasir Binglu, Desa Cipadang, Kecamatan Cileses, Kabupaten Lebak.

Abdul Manaf, selaku pemilik tanah garapan yang diduga telah di serobot oleh PTPN VIII mengatakakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut pasca RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi I DPRD Lebak, warga masyarakat, kepala Desa Cipadang, Camat Cileles dan BPN.

“Kami menuntut agar HAK ganti rugi atas tanah masyarakat yang telah disepakati segera di realisasikan”, ungkap Abdul Manaf.

Saat ditemui beritajuang.com Ia juga menambahkan bahwa “Tanah pemilik pertama bpk Ohon sekitar tahun 1950, di wariskan pada anaknya yaitu bpk H. Sahani. Selama 20 tahun bpk H. Sahani mengurus tanah tersebut, kemudian di jual ke bapak Arjui Bin Hamim tahun 1979, dari tahun 1979 tanah dikuasai oleh bpk Arjui Bin Hamim sampai dengan sekarang. Terbitnya informasi besar terkait pembebasan lahan jalan tol Serang-Panimbang tentu saja mengejutkan masyarakat, pemberitahuan kepada masyarakat yang tanahnya masuk dalam peta pembebasan lahan diedarkan pemerintah desa bersama panitia pembebasan lahan. Tahap verifikasi awal tidak ada masalah, hingga muncul angka nilai nominal ganti rugi yg dikeluarkan pihak pengadaan jalan tol kepada masyarakat. Namun saat memasuki tahap pembayaran, munculah informasi data yang diklaim oleh pihak PTPN VIII dari semula luas 4.240 m2 menjadi 3600 m2. pihak BPN menyatakan bahwa itu hasil dari verifikasi ke 2, namun warga masyarakat tetap legowo menerima hasil tersebut. Namun tidak hanya sampai disitu, lagi-lagi pihak BPN bersama panitia pengadaan lahan menyatakan bahwa tanah yg tadinya sisa 3600m2 menjadi “nol” karena masuk dalam klaim PTPN VIII seluruhnya. Jelas ini kejadian yang sangat tidak masuk akal, dan patut diduga ada permainan oknum tertentu yang menginginkan keuntungan dari proses pembebasan lahan masyarakat tersebut. Saya memiliki bukti secara administrasi dari mulai hak penggarapan sampai dengan pembayaran pajak. Jadi ini jelas sangat tidak mungkin, apalagi klaim tersebut berdasar pada peta bidang tanah HGU PTPN VIII tahun 2005, sedangkan kita sejak tahun 1979″. Tegas Abdul Manaf selaku pihak yang dirugikan.

H. Enden Mahyudin, selaku ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lebak yang juga pimpinan Fraksi PDI-Perjuangan menegaskan bahwa kita selaku wakil pemegang mandataris rakyat, tentu tidak akan mentolelir sedikitpun kegiatan-kegiatan yang merugikan rakyat apalagi ini soal kerugian materi yang nantinya di tanggung rakyat. Pihaknya akan segera mengkonfirmasi kepada pihak BPN untuk mempertanyakan sejauhmana hasil dari rekomendasi RDP tersebut. Apabila diperlukan kita akan panggil pihak PTPN VIII untuk konfrontasi data dengan BPN dan warga masyarakat. “Jangan sampai rakyat dipermainkan dan dibuat menunggu ketidakpastian” tegas H. Enden Mahyudin.

Ditambahkan H. Enden Mahyudin, “bahwasannya kita harus menagkap signal positif pemerintah pusat, yang sering digaungkan oleh presiden Jokowi bahwa jangan sampai tanah-tanah negara hanya di kuasai oleh segelintir orang. Haknya harus kita berikan sebesar-besarnya kepada rakyat dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Seharusnya pihak BPN dan PTPN VIII harus mampu menterjemahkan tujuan tersebut. Saya juga berharap untuk persoalan ini agar dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat hingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama Rakyat, jadi tidak harus sampai ke meja peradilan. Tapi jikalau tetap saja rakyat yang akan jadi korban, ini wujud ketegasan bahwa Komisi I DPRD Lebak bersama Fraksi PDI Perjuangan PASANG BADAN demi kepentingan rakyat”. Tegas H. Enden Mahyudin

Setelah mendengarkan pendapat Komisi I DPRD Lebak, Abdul manaf yang datang bersama tim kuasa hukum rakyat, mengucapkan “terimakasih banyak kepada Ketua Komisi I dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lebak atas support dan dukungan total selama ini kepada warga masyarakat Kp Binglu, Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, yang sedang menghadapi ketidakadilan”, tuturnya. (AF)

SMSI