H. Enden Mahyudin selaku Ketua Komisi I DPRD Lebak.
H. Enden Mahyudin selaku Ketua Komisi I DPRD Lebak.

LEBAK, beritajuang.com– Menanggapi pemberitaan Kantor Balai Desa yang sepi dan tidak ada yang bekerja di jam Kerja. Ketua Komisi I DPRD Lebak bidang Pemerintahan ikut angkat bicara, pada Jum’at (14/08/2020).

H. Enden Mahyudin, Ketua Komisi I DPRD Lebak akan segera meminta Camat Cigemblong untuk menindaklanjuti perkara ini. Hal ini jangan sampai terulang kembali, agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

“Disituasi Covid 19 dan Masa Adaptasi Baru seperti saat ini, pelayanan harus dilakukan oleh Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Lebak. Jangan sampai terjadi ke kosongan. Kejadian di Desa Cikaratuan ini Menjadi catatan Merah. Pihak Camat Cigemblong harus segera menindaklanjuti perkara ini,” tegasnya.

Ia meminta agar pihak Pemerintahan Desa tidak melakukan kelalaian hal yang serupa ini. “Jelas hal tersebut diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015, pasal 47 tentang Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban, dan Larangan yang tertera dalam aturan tersebut,” ucapnya.

“Hal ini jangan terulang kembali di Desa yang lainnya, di Desa manapun pelayanan harus tetap berjalan dengan baik,” tegas H. Enden Mahyudin yang juga Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan.

Di konfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Babay Imrony menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan cross check untuk kejadian seperti ini.

“Prihal Kepala Desa dan Perangkat Desa Tidak Kerja di Hari Kerja, saya belum memberikan  pendapat yang lain. Kami akan cross check penyebab kenapa hal ini terjadi,” terangnya.

Pihak DPMD akan mencari tahu alasan kuatnya, apa ada kegiatan di wilayahnya atau sebaliknya. “Apabila tidak ada kegiatan, nanti saya lihat absensi Fingerprint atau absensi manual.  Apabila mereka tidak melaksanakan tugas sehari-hari atau kosong, nanti ada punishment atau hukuman dari kami (DPMD) baik kepada Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Punishment ini tentunya mengacu sesuai Peraturan Daerah yang berlaku,” tutupnya. (MIR/Red)

SMSI