Ucu Juhroni
Ucu Juhroni

Oleh :
Ucu Juhroni Alingga Oeh
(Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Banten)

Ihwal banyaknya desakan publik yang meminta penyelenggara Pilkada Serentak 2020 ditunda menyusul situasi pandemi Covid-19 di Indonesia belum terkendali.

Untuk di ketahui keputusan penundaan Pilkada tidak dapat diambil oleh KPU, tapi harus disetujui bersama pemerintah dan DPR. Opsi penundaan Pilkada 2020 karena Covid-19 pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020.

Sebelum adanya kesepakatan bahwa Pilkada ditunda, KPU tetap melaksanakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020. PKPU itu berisikan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan. Sikap KPU, sebelum ada perubahan tentang keputusan penundaan, maka KPU tetap melaksanakan PKPU Nomor 5 tahun 2020.Tahapan itu terus dilaksanakan karena sebagai satu peraturan KPU, masih berlaku dan mengikat semua pihak.

Terhadap berbagai permasalahan, terutama aspek kesehatan, semua pihak berupaya mencari cara agar koordinasi yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal dalam menjalankan protokol kesehatan. hanya ada satu kata kunci dalam gelaran Pilkada 2020 di tengah pandemi, yakni patuhi protokol kesehatan, Ini tentu perlu dicarikan jalan keluarnya, terutama bagaimana cara koordinasi menjadi lebih efektif. Semua pihak berkoordinasi, dan yang tidak kalah penting adalah komitmen untuk patuh pada protokol kesehatan. Jadi kata kuncinya ada disitu.

SMSI