Musyawarah Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Banten Kidul yang berlangsung selama dua hari di Kampung Adat Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.
Musyawarah Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Banten Kidul yang berlangsung selama dua hari di Kampung Adat Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.

LEBAK, beritajuang.com– Guna mengukuhkan program pada organisasi di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) daerah Banten Kidul menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). Dalam musyawarah itu, dihasilkan 13 tuntutan ‘Resolusi Cisungsang’ yang isinya ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah, (30/01/2020).

Acara yang berlangsung selama dua hari, Senin- Selasa (27-28/01) di Rumah Adat Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Dibahas pula soal pelibatan perempuan dan pemuda. Hal ini tertulis dalam resolusi AMAN poin ke 13, yaitu, “Memastikan pelibatan dan peningkatan peran perempuan adat dan pemuda adat di seluruh Kasepuhan”.

Isi 13 Resolusi Cisungsang
Isi 13 Resolusi Cisungsang

Henriana Hatra selaku pengurus AMAN daerah Banten Kidul menyatakan bahwa masyarakat adat Kasepuhan di Banten Kidul berjumlah sebanyak 15 Kasepuhan. Keberadaan Kasepuhan tersebut mewarisi hak untuk memiliki, mengatur, dan mengurus diri sendiri, menyelenggarakan sistem pemerintahan adat, kepercayaan leluhur, upacara-upacara adat sesuai dengan identitas budaya.

“Disini kita bertujuan melestarikan nilai-nilai luhur dan pengetahuan asli yang terkandung di dalam sistem adat berdasarkan hak asal-usul atau hak tradisional, mewarisi hak untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan hidup bersama, dan itu kita tuangkan dalam draf resolusi bersama”, ujar Henriana.

Menurutnya, di zaman yang sudah memasuki era 4.0 ini, masyarakat adat Kasepuhan di Banten Kidul masih terus menghadapi tantangan besar dalam berbagai bidang baik sosial, budaya, ekonomi, politik dan yang terutama terkait paradigma pembangunan yang belum sesuai dengan sistem nilai, spiritualitas, dan budaya Aasyarakat Adat Kasepuhan di Banten Kidul.

“Resolusi itu berisi banyak harapan yang kita ungkapkan, karena saat ini paradigma pembangunan keberadaannya kadang berbenturan dengan tujuan pelestarian adat yang ada, dan ini adalah diantara tantangannya”, Kata Henriana.

Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undagan yang mengatur dan mengakomodir keberadaan Masyarakat Desa Adat, menyelesaikan hal-hal yang bersifat administratif akan pengakuan hak konstitusional Masyarakat Adat di Banten Kidul dengan mengintegrasikan wilayah-wilayah adat di dalam kebijakan tata ruang.

“Kami mengapresiasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak”, ungkap Henriana.

Dalam resolusi yang sudah disepakati tersebut, pihaknya mendesak kepada Presiden RI dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Tentang Masyarakat Adat.

Selain itu, AMAN juga mendesak kepada DPRD Banten untuk segera membentuk Peraturan Daerah Tentang Desa Adat.

“Kami bersedia bekerja sama dengan semua pihak yang bertujuan untuk memastikan pengakuan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak Masyarakat Adat Kasepuhan di Banten Kidul”, paparnya. (MIR)

SMSI