Moamad Iyos Rosyid, Mahasiswa Pascasarjana MAP, UNTIRTA.
Moamad Iyos Rosyid, Mahasiswa Pascasarjana MAP, UNTIRTA.

Oleh:
Mohamad Iyos Rosyid

(Mahasiswa Semester 3 Magister Administrasi Publik, UNTIRTA)
Dosen: Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si.

Pupuk merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam sektor pertanian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sektor pertanian terbesar saat ini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan sektor pertanian, khususnya di sektor pertanian padi, jagung, dan Kedelai. Hal yang dilakukan oleh pemerintah seperti penggunaan varietas unggulan, menerapkan teknologi dalam pertanian, pemberian subsidi, dan lain sebagainya. Namun, tetap saja masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi adalah kelangkaan pupuk bersubsidi pada awal musim penanaman. Sehingga, hal ini dapat menyebabkan rendahnya hasil pertanian di Indonesia. Lemahnya aliran informasi pada aspek pendataan, penganggaran dan distribusi, seringkali menjadi faktor penyebab langkanya pupuk di Indonesia. Tentunya, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia, khususnya PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk segera mengatasi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Permasalahan tersebut apabila tidak segera diatasi, akan membuat sektor pertanian tidak menarik lagi bagi petani, sehingga dampak yang paling besar dirasakan adalah terganggunya stabilitas ketahanan pangan nasional.

Saat ini tahun 2020, permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi kembali terjadi di Indonesia. Para petani di sejumlah daerah mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Tak hanya itu, pupuk non-subsidi pun mulai sulit ditemukan di pasaran karena banyak petani berebutan membeli pupuk. Kelangkaan pupuk ini mengharuskan petani mengalami keterlambatan dalam memberikan pupuk tidak tepat pada waktunya.

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, menyampaikan hal yang menyebabkan pupuk subsidi langka karena ada pengurangan anggaran pengadaan pupuk subsidi dibanding tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah pada tahun 2019, sektor pertanian totalnya mendapatkan (alokasi) 8,8 juta ton. Sementara tahun 2020 ini, hanya dialokasikan 7,9 juta ton. Menurut Sarwo, Kementan sudah mengusulkan alokasi pupuk di tahun 2020 sebesar 9,1 juta ton. Namun, usulan tersebut tak dipenuhi, sehingga tahun ini anggaran pengadaan pupuk hanya cukup untuk 7,9 juta ton untuk BUMN pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero). (Kompas.com)

Kepala Komunikasi Korporat PT. Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana, Stok pupuk tercatat mencapai 1,78 juta ton untuk pupuk bersubsidi dan 873.336 ton pupuk non subsidi. Jumlah tersebut merupakan stok mulai dari lini 1 hingga Lini 4 atau di level distributor. Dia merinci, para produsen pupuk yang terdiri dari PT Pupuk Kaltim, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja telah menyiapkan total stok pupuk bersubsidi yang terdiri dari 955.107 ton Urea. Stok berikutnya antara lain 411.891 ton NPK, 141.372 ton SP-36, 137.721 ton ZA, dan 141.426 ton organik. Angka tersebut melebihi ketentuan stok minimum yang sebesar 273.293 ton. Selain itu, guna mengantisipasi kebutuhan petani yang kekurangan atau kehabisan alokasi, Pupuk Indonesia Group pun menyiapkan stok pupuk non subsidi di kios-kios resmi sebanyak 873.336 ton. (Kompas.com)

Tentunya, kelangkaan pupuk bersubsidi ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Karena, mayoritas pekerjaan masyarakat Indonesia adalah petani, dalam sektor pertanian, pupuk merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang hasil-hasil pertanian. Jadi, petani berharap pemerintah segera mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi ini. Oleh karena itu, apabila kelangkaan pupuk ini berlangsung terus menerus, akan mengganggu ketahanan pangan dan pendapatan petani akan menurun.

Terkait permasalahan diatas, pemerintah perlu memperkuat kebijakan e-RDKK (electronic-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani) untuk mengantisipasi penyaluran pupuk bersubsidi ini supaya tidak diselewengkan oleh penerima pupuk. Petani yang akan menerima pupuk diharuskan untuk memiliki kartu tani yang terintegrasi dengan RDKK.

Selain itu juga perlu adanya sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kejadian kelangkaan pupuk bersubsidi ini tidak terjadi lagi. Terkait dilapangan, mantri tani desa selaku pihak yang berkewenangan dalam melakukan validasi dan verifikasi terkait petani, perlu diberikan peran yang optimal. Agar proses pendataan petani sesuai dengan data yang ada dilapangan. Sehingga petani yang sesuai data berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu juga mantri tani desa harus lebih berperan aktif dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini agar terciptanya kesejahteraan dan kedaulatan bagi petani di seluruh Indonesia. (*)