Audiensi antara DPP LPI dan Mahasiswa Malingping dengan Kepala UPT Samsat Malingping, Kamis (07/01/2021).
Audiensi antara DPP LPI dan Mahasiswa Malingping dengan Kepala UPT Samsat Malingping, Kamis (07/01/2021).

LEBAK, beritajuang.com– Dugaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Laskar Pasundan Indonesia (LPI) terkait Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Malingping terlibat dalam pengadaan lahan kantor Samsat berbutut panjang. Pasalnya, setelah dilakukan audiensi antara DPP LPI dan Mahasiswa Malingping dengan Kepala UPT Samsat Malingping yang digelar pada kamis pagi, (07/01/2021) tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Disebutkan, setelah melakukan audiensi dengan KUPT Samsat Malingping, LPI mengaku malah mendapatkan data baru untuk melanjutkan persoalan Kepala UPT ke tingkat yang lebih tinggi. DPP LPI menilai, bahwa pimpinan Samsat Malingping selalu berkilah saat menjawab pertanyaan mereka.

Dari data kuat yang dipegang DPP LPI saat ini, kini pihaknya tidak akan tanggung-tanggung untuk mengusut tuntas persoalan yang menyangkut nama petinggi Samsat tersebut.

Dikatakan Ketua Umum DPP LPI, Rohmat Hidayat, bahwa pihak Samsat tidak memberikan keterangan yang akurat ketika menjawab petanyaan dari peserta audiensi.

“Seolah-olah masih menyembunyikan dan tidak ada keterbukaan informasi publik terkait apa yang mereka sampaikan dalam audiensi,” katanya, kamis (07/01/2021).

Lanjut Rohmat, dengan pihak Samsat Malingping sudah membeberkan soal harga tanah yang diajukan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Banten, hal itu malah memperkuat bukti LPI jika kepala Samsat itu jelas diduga terlibat dalam pengadaan lahan kantor.

“Mendapatkan penguatan bukti bahwa jelas oknum kepala UPT Samsat ini diduga terlibat dalam pengadaan lahan dan diduga di dalam pengadaan tersebut dipenuhi mark up harga, karena sesuai dengan pengakuan pihak oknum KUPT ada rilis harga yang di jelaskan,” terangnya.

Kata Rohmat, karena hal itu DPP LPI mengaku siap akan segera membawa persoalan tersebut sampai ke aparat penegak hukum.

“Kami semakin yakin untuk terus menggiring dugaan ini ke ranah yang lebih tinggi, kami siap dan kami akan melakukan hal yang menjadi tupoksi dan kewajiban kami sebagai kontrol sosial untuk lebih menggali lagi data-data di lapangan atas dasar yang kami dapatkan dari audiensi tadi,” tuturnya.

Audiensi DPP LPI dan Mahasiswa dengan Kepala UPT Samsat Malingping berujung deadlock, pada Kamis (07/01/2021).
Audiensi DPP LPI dan Mahasiswa dengan Kepala UPT Samsat Malingping berujung deadlock, pada Kamis (07/01/2021).

Sementara itu, Kepala UPT Samsat Malingping Samad mengatakan, bahwa dirinya hanya bertindak sebagai sekertaris pengadaan lahan.

“Mereka hanya mempertanyakan soal SK dan kapasitas saya di pengadaan lahan kantor, sesuai dengan aturan yang tercantum di peraturan Gubernur Banten bahwa saya hanya bekerja sampai poin C,” kata Samad.

Selanjutnya, saat ditanya soal harga lahan Samsat yang diduga mark up, pihaknya menyarankan agar menanyakannya ke Feasibility Study (FS).

“Kalau itu yang mengetahui hanya pihak FS yang ditunjuk oleh pusat, dan saya tidak tahu soal itu, atau kalau mau lebih jelas silahkan tanya ke pemilik tanah,” kilahnya.

Berbeda, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC), Galih menuding jika tindakan petinggi Samsat itu sudah bekerja di luar tupoksinya.

Kata Galih, SK yang menunjukan bahwa kepala Samsat itu bertugas hanya sebatas administrasi dan tidak diperbolehkan sampai mencari lahan. Selain itu kata Galih, SK milik Kepala UPT Samsat Malingping dinilai janggal karena tidak memiliki label standing.

“Saya sangat menduga KUPTD ada ketrlibatan ke pengadaan lahan, kemudian dia telah mengemukakannya dan itu sudah melebihi kapastias dia, tugas SK itu hanya administrasi, tidak harus terlibat dalam pencarian lahan pembangunan kantor,” paparnya. (Red)