Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

JAKARTA, beritajuang.com– Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan (MPMK) Kabupaten Lebak, Kesatuan Adat Banten Kidul (Sabaki), dan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD Aman) mengapresiasi kerja keras Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kerja keras dan kerja tuntasnya dalam menterbitkan SK Perhutanan Sosial, pada (07/01/2021).

Dalam laporannya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan sampai dengan Desember 2020 sudah diterbitkan SK Perhutanan Sosial seluas 4.417.937,72 Hektar, dengan jumlah SK Izin/ Hak sebanyak 6.798 Unit SK bagi masyarakat sejumlah 895.769 Kepala Keluarga.

Sementara itu, penyediaan kawasan hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas lebih kurang 2.768.362 Ha. Pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas untuk sumber TORA telah diselesaikan 68 SK pada 19 provinsi seluas 89.961,36 Ha dengan 39.584 penerima. Khusus untuk Hutan Adat yang merupakan bagian dari Perhutanan Sosial, saat ini telah ditetapkan sebanyak 56.903 ha dengan jumlah SK sebanyak 75 unit bagi masyarakat sejumlah 39.371 Kepala Keluarga serta Wilayah Indikatif Hutan Adat seluas 1.090.754 Ha.

“Perhutanan Sosial merupakan bagian dari penyelesaian tersebut, selain kebijakan tentang pemukiman dalam Kawasan hutan dan kebijakan untuk tata kelola Perhutani. Bapak Presiden juga telah memerintahkan pada Rataskab 23 September kepada Menteri terkait untuk integrasi program hutan sosial kepada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berarti menuntaskan integrasi program hulu-hilir, kesempatan usaha dan fasilitasi usaha/kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupannya,” tuturnya

Menteri Siti juga berpesan kepada para Gubernur agar turut berperan aktif dalam memfasilitasi, menetapkan, dan mengarahkan program dan kebijakan yang mendukung program Reforma Agraria ini, termasuk untuk proses dasar hukum masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda).

Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan dalam tahun 2021, akan dilakukan percepatan penyelesaian masalah-masalah dan konflik dalam kawasan hutan, persoalan pemukiman dalam kawasan hutan dan penyelesaian masalah-masalah hutan di wilayah padat penduduk seperti Jawa, Lampung, Bali dan provinsi padat penduduk lainnya.

“Semua itu sudah ada cantolan rambu-rambunya di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020, UUCK,” terang Menteri Siti.

Acara ini diikuti secara faktual dan virtual oleh para penerima SK di 30 Provinsi yang didampingi oleh para Gubernur atau Wakil Gubernur, dan pimpinan daerah juga pejabat eselon 1 KLHK.

Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan, Sabaki, PD Aman mendapatkan SK Hutan Komunal dari Presiden Joko Widodo.
Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan, Sabaki, PD Aman mendapatkan SK Hutan Komunal dari Presiden Joko Widodo.

Terpisah, Sukanta selaku Ketua Sabaki menjelaskan penyerahan SK tentang hutan adat hutan sosial ini jadi motivasi bagi kita semua terutama bagi para masyarakat Kasepuhan yang ada di Banten Kidul agar lebih bersinergi dan lagi lebih kompak lagi untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kerukunan di lingkungan kesepuhan masing-masing.

“Karena sesungguhnya perjuangan kita ini tidak cukup sampai disini dari sisi fisik masih juga ada beberapa kasepuhan yang ada di Banten kidul yang harus segera kita usulkan lagi hutan adatnya, hutan sosialnya karena ending nya supaya lahirnya SK tentang hutan adat ini bisa memberikan dan bisa meningkatkan kesejahteraan di bagi masyarakat kasepuhan yang ada di Banten Kidul,” ucapnya.

Jajang Kurniawan yang merupakan pengurus PD Aman Kabupaten Lebak mengucapakan terimakasih kepada Menteri LHK atas kerja kerasnya dan dedikasinya untuk membantu masyarakat adat memperoleh hak komunal hutan adat.

Junaedi Ibnu Jarta, Ketua MPMK mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana. MPMK melihat kebijakan ini sebagai spirit untuk lebih melestarikan baik objek hukum adat maupun subjek hukum adat dan atau pelestarian budaya adat.

“MPMK juga melakukan pembinaan dan pengawasan agar kita semua masyarakat adat lebih khusus yang sudah menerima hak komunal adat ini itu tidak melenceng dari fungsi hak komunal yang telah ditetapkan melalui SK kementerian lingkungan hidup jadi harus mewujudkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya,” tutupnya. (MIR)