JAKARTA, beritajuang.com – Sekertaris Jendral Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD)
Nandang Wirakusumah mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera mengambil langkah konkrit terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi Ramat Effendi di sebuah villa dikawasan Cisarua Bogor.

“Seharusnya Kemendagri memanggil dan menindak tegas Walikota Bekasi Rahmat Effendi terkait pelanggaran protokol kesehatan di Bogor,” ujar Wira kepada awak media, Kamis, (18/2/2021).

Wira menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri harus memberi sangsi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Baca Juga : Dinaskertrans Kabupaten Lebak Menyayangkan Kebijakan PT. LDR, Mogok Kerja Harus Ada Solusi

“Kemendagri harus memberikan sanksi. Termasuk Kepolisian Daerah (Polda) Jabar juga harus melakukan pemeriksaan terkait kemungkinan adanya unsur pidana pelanggaran protokol kesehatan, jangan terkesan membiarkan hal ini terjadi dan kejadian serupa terjadi berulang kali,” tegasnya.

Lebih lanjut Wira menyampaikan, disaat Pemerinta Propinsi Jawa Barat menobatkan Kota Bekasi sebagai kota yang masyarakatnya paling tertib dalam menjalankan protokol kesehatan seharusnya hal tersebut dilakukan oleh pemimpin daerah.

“Disaat mendapatkan penghargaan dari Pemprop Jawa Barat sebagai kota tertaat masyarakatnya dalam menjalankan protokol kesehatan malah kepala daerahnya memberi contoh yang tidak baik. Sama saja mencoreng daerah sendiri, sehingga patut dipertanyakan juga tentang pemberian penghargaan itu apakah sesuai penilaiannya atau sekedar pencitraan semata untuk popularitas.” pungkasnya Wira menutup pembicaraan dengan media.(Red)