PANDEGLANG, beritajuang.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang diminta untuk memeriksa CV Kenzi One Indonesia. Pemeriksaan ini ditenggarai akibat pihak perusahaan memberikan komoditas pangan yang tak layak konsumsi untuk masyarakat penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT). Permintaan ini disampaikan puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (AMP) Kabupaten Pandeglang saat aksi demonstrasi di gedung Kejari, Rabu (24/02/2021).

Dalam aksinya, mereka menilai perusahaan Kenzi One Indonesia diduga mengabaikan hak masyarakat pada program BPNT.

“CV Kenzi One Indonesia sebagai supplier program bantuan pangan telah cacat. Di mana perusahaan ini diketahui menyuplai sejumlah telur busuk bagi masyarakat penerima manfaat program BPNT,” katanya.

Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Banten Memberikan Bantuan Ke Masyarakat Yang Terdampak Banjir

Dia mengutuk keras terhadap perusahaan supplier persekutuan CV Kenzi One Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya meminta Kejari bertindak tegas terhadap perusahaan supplier yang menghisap masyarakat seperti dengan memberikan komoditas pangan yang cacat dan tidak layak konsumsi.

Baca Juga:  Polres Pulang Pisau Tindak Lanjuti Dua Peristiwa Pidana Menonjol

“Masyarakat kita ini sudah miskin jangan lagi dihisap. Maka dari itu, kami minta Kejari tegas terhadap perusahaan lintah darat yang sudah memanfaatkan masyarakat miskin,” harapnya.

Dikatakannya, pemerintah daerah harus berani membersihkan mafia program BPNT. Jangan sampai ada mafia yang bermain pada program bantuan pangan, sehingga masalah pada program BPNT masih saja terus bergejolak.

“Untuk membersihkan mafia bantuan pangan di Pandeglang perlu komitmen bersama pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Dan pemda juga harus tegas untuk memberikan sanksi,” ujarnya.

Senada dikatakan Hidayat Presidium Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI). Dia mendesak Komisi IV DPRD dan Dinas Sosial Pandeglang untuk melakukan pemanggilan terhadap Direktur CV Kenzi One Indonesia guna memberikan efek jera terhadap perusahaan yang menghisap masyarakat.

“Persoalan yang terjadi harus segera disikapi oleh seluruh pihak terkait. Supplier yang memotong hak masyarakat harus segera diberikan sanksi tegas dan segera dilakukan pemanggilan,” katanya.(Red)

Baca Juga:  Istimewa, Kapolda Banten Cek Langsung Kesiapsiagaan Bencana Alam di Kabupaten Lebak