Aliansi Pemuda Sumberwaras demo kepada perusahaan PD CMM, Kamis (20/02/2020).
Aliansi Pemuda Sumberwaras demo kepada perusahaan PD CMM, Kamis (20/02/2020).

LEBAK, beritajuang.com– Kehadiran salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu PD. CANDRA MANDIRI MALINGPING (CMM) yang berlokasi di Kp. Babakan Pagenggang, Desa Sumberwaras, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak menuai segudang polemik. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sumberwaras melakukan Demo besar-besaran di depan kantor PD. CMM, Kamis (20/02/2020).

Erot Rohman salah satu aktif Aliansi Pemuda Sumberwaras dalam orasinya nya menyampaikan bahwa perusahaan PD. CMM berdalih meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tetapi yang terjadi selanjutnya perusahaan ini malah menjadi tempat dari tumbuhnya benih-benih penindasan dan ketidak adilan.

“Sejauh ini perusahaan tersebut di duga menerapkan sistem jam kerja yang tidak memanusiakan para pekerjanya dengan menentukan pukul 08:00 Wib sebagai  jam masuk tetapi tidak menentukan terkait jam keluar karyawan,disamping itu seluruh karyawan tetap diminta masuk setiap harinya”, ungkap Erot Rohman.

Erot Rohman aktivis Aliansi Pemuda Sumberwaras melakukan demo dan mendesak 3 tuntutan kepada perusahan PD CMM, Kamis (20/02/2020).
Erot Rohman aktivis Aliansi Pemuda Sumberwaras melakukan demo dan mendesak 3 tuntutan kepada perusahan PD CMM, Kamis (20/02/2020).

Masih Erot Rohman, menjelaskan bahwa Hal itu tentunya berbenturan dengan payung  hukum yang menaungi seluruh pekerja di Negara ini yakni Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 77 Ayat 2 Poin A dan B, yang berbunyi “bila perusahaan beroperasi enam hari kerja maka karyawan bekerja selama tujuh jam setiap harinya dengan hitungan empat puluh jam kerja setiap minggunya atau bila perusahaan beroperasi lima hari kerja maka karyawan bekerja selama delapan jam setiap harinya dengan hitungan  jam kerja setiap minggunya tetap empat puluh jam” diperkuat oleh pasal 78 yang berbunyi “ selebihnya dihitung lembur dengan catatan jam kerja lembur tidak boleh lebih dari tiga jam setiap harinya”, papar Erot Rohman.

Jamal Abdilah selaku ketua Aliansi Pemuda Sumberwaras menjelaskan bahwa perusahaan yang di maksud juga di duga kuat mengabaikan Peraturan Menteri  Tenaga Kerja No 150 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 Point 1 dan 2,yang berbunyi “setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas,borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara, program jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud meliputi jaminan kecelakaan kerja,jaminan kematian,jaminan hari tua,dan jaminan kesehatan”, jelas Jamal Abdilah dalam pemaparannya kepada awak media beritajuang.com.

Jamal Abdilah memaparkan bahwa selain dua hal di atas sejauh ini menurut hasil kajian kami bahwa perusahaan tersebut juga di duga bermasalah terkait dengan izin operasionalnya dan tidak pernah memiliki upaya untuk memprioritaskan para pekerja putera daerah (lokal).

“Kami ALIANSI PEMUDA SUMBERWARAS menuntut hal hal sebagai berikut: 1). Meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak bersama Komisi  I dan mitra kerjanya yang membidangi perizinan dan Komisi III  beserta mitra kerjanya yang mebidangi ketenaga kerjaan untuk melakukan sidak investigasi ke lokasi. 2). Menuntut kepada pihak perusahaan untuk memberikan segala bentuk hak hak daripada pekerja dan memandang seluruh pekerja sebagaimna seutuhnya manusia yang tidak boleh diperlakukan sewenang wenang. 3).Menuntut kepada perusahaan untuk merekrut pekerja yang berdomisili di Desa Sumberwaras (pekerja lokal)”, tegas Jamal Abdilah Ketua Aliansi Pemuda Sumberwaras.

Pengawalan demo dari pihak polisi sektor Malingping sangat ketat. Demo pun berjalan dengan baik. Pihak demonstran bertemu dengan perwakilan PD. CMM. (MIR)

 

SMSI