Wakil Ketua II DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta saat mendengarkan persentasi pemaparan pada saat rapat berlangsung, Kamis (20/02/2020).
Wakil Ketua II DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta saat mendengarkan persentasi pemaparan pada saat rapat berlangsung, Kamis (20/02/2020).

LEBAK, beritajuang.com- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bank Banten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak membahas tentang ‘Peran Strategis Bank Banten dalam Peningkatan Ekonomi di Kabupaten Lebak’. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat penawaran kerjasama perbankan yang dilayangkan Bank Banten kepada DPRD Kabupaten Lebak sejak 2019 lalu. RDP di gelar sejak siang tadi hingga selesai, pada Kamis (20/02/2020).

Kegiatan ini dihadir oleh Jaja Jarkasih selaku direktur Bank Banten, Wijang Ferry Gunawan selaku kepala cabang Bank Banten Rangkasbitung beserta jajaran, Pimpinan DPRD Lebak Wakil ketua II & Wakil Ketua III (Junaedi Ibnu Jarta, H Nana Sumarna), kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak H. Hari Setiono, serta pimpinan dan anggota komisi II DPRD Lebak.

Dalam pantauan beritajuang.com, Jaja Jarkasih (direktur) mengawali presentasinya dengan mengulas sejarah berdirinya Bank Banten. Mulai dari Bank Eksekutive yang kemudian menjadi Bank Pundi, hingga akhirnya di akuisisi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.

Disampaikan direktur Bank Banten, “perlu kami sampaikan bahwa Bank Banten merupakan Bank daerah yang memiliki aset yang besar yakni di urutan ke 25 di seluruh Indonesia. Tidak kalah membanggakan, Bank Banten itu sudah ‘Tbk’ artinya kepemilikan saham sudah terbuka untuk umum. Karena di Indonesia ini hanya ada 3 bank daerah yang sudah bersifat terbuka kepemilikan sahamnya, salah satunya yakni Bank Banten”, jelas Jaja Jarkasih selaku direktur Bank Banten.

Masih Jaja Jarkasih menjelaskan bahwa pada saat akuisisi (peralihan saham dari Bank Pundi ke Bank Banten), posisi Bank Banten dalam posisi rugi sebesar Rp. 400-an milyar. Dalam waktu 3 tahun terakhir ini, tingkat kerugian Bank Banten mampu di tekan dengan sangat signifikan, karena pendapatan yang meningkat dari ekspansi bisnis Bank Banten meski dengan modal terbatas sebesar Rp. 600 Milyar. Seharusnya kita sudah mendapatkan laba di tahun 2019. Jika penyertaan modal tambahan dapat kami terima secara bertahap yang direncanakan pemerintah daerah Provinsi Banten sejak 2017 sesuai dengan RBB (Rencana Bisnis Bank) yang ditetapkan saat proses akuisisi dilakukan. Dengan total penyertaan modal tambahan secara bertahap sampai dengan Rp. 950 Milyar.

“Meskipun demikian, dengan penyertaan modal yang belum juga di tambahkan sejak 2017 lalu, kita masih mampu untuk bertahan dan tetap bisa melakukan ekspansi bisnis. Setiap harinya kami di jajaran direksi, pimpinan cabang dan cabang pembantu, serta seluruh jajaran pegawai Bank Banten, terus berfikir dan berupaya keras untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan mengabdi, dari Banten untuk Indonesia”, sambung Jaja Jarkasih.

Masih Jaja Jarkasih selaku direktur menambahkan penjelasannya bahwa “untuk mempercepat Bank Banten membukukan Laba, Bank Banten membutuhkan penyertaan modal untuk ekspansi bisnis yang lebih besar. Untuk itu Bank Banten akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 26 Februari 2020 yang akan datang, guna meminta persetujuan pemegang saham pengendali terakhir untuk melakukan aksi korporasi dalam rangka penguatan permodalan Bank Banten melalui right issue yang direncanakan sebesar Rp. 500 milyar”, terangnya.

Ditambahkan Pimpinan Bank Banten Cabang Rangkasbitung Wijang Ferry Gunawan, “Kami berharap Kabupaten Lebak dapat meningkatkan kerjasama di bidang Jasa Layanan Perbankan dengan Bank Banten. Misalnya pengelolaan pajak daerah guna memudahkan masyarakat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kami pun berharap Kabupaten Lebak dapat menjadi pioneer bagi Kabupaten/ Kota di Banten dalam melakukan kerjasama bersama Bank Banten”, tuturnya.

Rapat Dengar Pendapat berjalan dengan baik antara Bank Banten dan DPRD Lebak pada Kamis (20/02/2020)
Rapat Dengar Pendapat berjalan dengan baik antara Bank Banten dan DPRD Lebak pada Kamis (20/02/2020)

Junaedi Ibnu Jarta, selaku Wakil Ketua II DPRD Lebak yang memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP), menyampaikan bahwa “mengingat pentingnya peran strategis Bank Banten dalam proses pembangunan di wilayah provinsi banten khususnya Kabupaten Lebak, kita semua harus ikut andil membesarkan Bank Banten baik pemerintah kab/ kota, Pemerintah Provinsi Banten, dan seluruh warga masyarakat Banten, kalau bukan kita mau siapa lagi. Karena Bank Banten ini milik kita dan harus jadi kebanggaan kita sebagai warga Banten”, jelasnya saat RDP berlangsung.

Ditambahkan Junaedi Ibnu Jarta, “DPRD Lebak sudah lebih dulu melakukan langkah untuk membesarkan Bank Banten, sejak 2019 lalu kita sudah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dalam beberapa jenis pelayanan produk jasa perbankan bersama Bank Banten. Meskipun ini belum berdampak besar, harapannya ini di ikuti oleh Pemerintah Kabupaten Lebak beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pemerintahannya dengan menggunakan pelayanan jasa perbankan dari Bank Banten. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama mendukung Bank Banten untuk maju, apalagi secara moral kita ini masyarakat Banten”, tambahnya.

H. Nana Sumarna selaku Wakil Ketua III DPRD Lebak, menyampaikan “seperti apa yang telah disampaikan Wakil Ketua II tadi, memang Bank Banten ini harus menjadi tanggung jawab kita semua baik masyarakat ataupun pemerintah dalam proses pengembangannya, karena memiliki peran penting dan strategis dalam membagun daerah. Apalagi setelah saya amati, sistem IT dan pelayanannya juga sangat baik”, tutur H. Nana Sumarna.

Hadir juga Kepala Bapenda Lebak dalam RDP, Hari Setiono menambahkan bahwa kami selaku pelayan masyarakat yang dalam hal ini fokus dalam menghimpun pendapatan daerah, sekiranya ada 11 layanan sektor pajak daerah yang kami himpun dari seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perhotelan, restaurant, dan lain sebagainya, sekitar Rp.100 Milyar besarnya yang dihimpun dari sektor pajak.

“Tentu saja kami membutuhkan mitra perbankan dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayarannya. Sekarang ini ada Bank Jawa Barat Banten (BJB) misalnya yang bermitra dengan kami, jika Bank Banten ikut hadir dalam sektor pelayanan pembayaran pajak, tentu saja ini hal yang sangat baik, karena akan semakin luas dan mudah bagi masyarakat kita ini dalam mengakses pembayaran wajib pajak. Kita tentu sangat terbuka dengan siapapun bagi yang menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, karena semua upaya yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk pengabdian pada masyarakat Kabupaten Lebak”, jelas Hari Setiono Kepala Bapenda Kabupaten Lebak.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Bank Banten dengan DPRD Lebak, pada Kamis (20/02/2020).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Bank Banten dengan DPRD Lebak, pada Kamis (20/02/2020).

Pasca rampungnya RDP Bank Banten bersama DPRD Kabupaten Lebak, di simpulkan dalam bentuk usulan yang nantinya akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait secara vertikal (Kabupaten dan Provinsi). Guna mendorong Bank Banten sebagai Bank kebanggaan milik warga Banten. (AF)

SMSI