LEBAK, beritajuang.com – Rencana pembangunan bendungan pasir kopo yang akan di laksanakan oleh Kementerian PUPR melalui balai besar BBWSC3 memiliki landasan hukum proyek strategis nasional yakni Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang direvisi menjadi Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2018.

Di wilayah Kabupaten Lebak berada di Kecamatan Leuwidamar akan memggenangi 6 Desa 24 kampung terdiri dari 2.355 KK, dengan Luas DAS 171,6 Km2, luas genangan pada MAN 9,38 Km2, luas genangan pada MAB 10,51 Km2. Area genangan pada aliran sungai melewati wilayah Desa. Leuwidamar, Desa. Margawangi, Desa. Sangkanwangi, Desa. Cisimeut, Desa. Nayagati, Desa Cisimeut Raya. Serta desa perbatasan seperti Desa Kanekes ( Baduy ), Desa. Bojongmenteng, Desa. Cibungur, Desa. Pasir Eurih ( muncang ), Senin, ( 01/03/2021 ).

Dalam dokumen pemaparan studi kelayakan pembangunan bendungan Pasir Kopo oleh Kementrian PUPR pada 16 Juli 2020, semua tahapan perencanaan dan studi kelayakan sudah selesai dari tahun 1995 sampai dengan 2020, termasuk kajian sosial yang menyebutkan 82% masyarakat terdampak siap di relokasi ke tempat lain, dengan kompensasi yang layak. Hal ini sudah jelas bahwa masyarakat terdampak tidak ada masalah dan siap mendukung pembangunan pemerintah pusat dalam membangun bendungan dan bahkan sudah mengeluarkan dana yang bukan sedikit untuk perencanaan, jangan sampai uang negara yang sudah keluar sia – sia Jika tidak dilanjutkan ke tahap selanjut nya. Yakni mulai pembebasan lahan dan tahap pembangunan fisik bendungan.

Baca Juga : Warga Kalanggunung Gotong – Royong Perbaiki Jembatan

Buya Karis selaku Ketua DPP Badak Banten dan Aliansi Masyarakat Cerdas ( AMC ) yang diwakili oleh Apih Hanapi Ali ingin menyampaikan kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo melalui Kementrian PUPR agar segera melanjutkan proses pembangunan bendungan Pasir Kopo karena masyarakat yang mendukung Project Waduk Pasir Kopo sebesar faktanya 82% . Kami mempertanyakan sikap Bupati Kabupaten Lebak yang mengakomodir segelintir orang yang diduga menolak bendungan dengan mengenyampingkan aspirasi masyarakat yang lebih banyak serta jelas – jelas menerima pembangunan tersebut, padahal sebelumnya Bupati Kabupaten Lebak menyebutkan “ All Out “ artinya, mendukung pembangunan bendungan Pasir Kopo. Silahkan buka dokumen kajian sosial di Kementrian PUPR melalui Balai Besar kemudian bandingkan keabsahan nya dengan dokumen penolakan yang baru – baru saja mencuat.- Ucapnya.

Baca Juga:  Persatuan Alumni GMNI Lebak Gelar WEBINAR

Masyarakat Kecamatan Leuwidamar melalui Aliansi Masyarakat Cerdas ( AMC ) siap membuktikan dukungan meskipun harus dengan beramai ramai ke jalan. Masyarakat meminta agar Pemerintah Pusat untuk segera selenggarakan serta ada tindak lanjut pembangunan Waduk Pasir Kopo, Leuwidamar akan tetapi bukan Leuwi Kopo Kecamatan. Gunung Kencana yang ditawarkan oleh Bupati Kabupaten Lebak dalam surat penolakan yang akan membutuhkan puluhan tahun kembali untuk membuat kajian. Karena jika di kaji bersama contohnya yang sudah dilaksakan di daerah Waduk Karian sampai sekarang mulai dari ganti rugi lahan, pepohonan, bangunan dan lainya tidak ada yg mengeluh. Dalam arti harga tersebut sesuai, maka dari itu masyarakat secara sadar berbalik arah yg tadi nya tidak mendukung sekarang Mendukung.- Tegas Buya Karis. ( Pri )