LEBAK, beritajuang.com – Lembaga Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan Kabupaten Lebak-Banten menggelar rapat kerja, adapun Tema yang digagas salah satunya yaitu, (Usulan Teknis Program kerja MPMK (Pemetaan Wilayah Adat, Pemetaan TNGHS oleh BPKH), tepatnya acara berlangsung di Kampung Sabagi, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Pada Jum’at, (05/03/2021).

Dalam agenda rapat kerja pengurus, turut hadir langsung Ketua Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan Kabupaten Lebak Junaedi Ibnu Harta S.Hut., Wakil Bupati Lebak dan jajaran pengurus (MPMK).

“Sedikit kita mengulas taman nasional gunung halimun salak, pastinya disana sangat banyak terdapat beberapa potensi obyek wisata alam, sejarah dan aktivitas budaya masyarakat lokal yang dapat dikembangkan menjadi paket-paket kegiatan pariwisata khususnya kegiatan ekowisata,” ujar Junaedi Ibnu Jarta S.Hut Ketua (MPMK) Kabupaten Lebak kepada awak media.

Pengurus MPMK Kabupaten Lebak - Banten Gelar Rapa Kerja
Pengurus MPMK Kabupaten Lebak – Banten Gelar Rapa Kerja

Junaedi Ibnu Jarta menjelaskan, Bahwa pada rapat kerja kali ini yang tidak kalah penting, berbicara tentang rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang akan melakukan
pemetaan ulang atau tata batas ulang taman nasional gunung halimun salak di Kabupaten Lebak,” katanya.

Baca Juga:  Masyarakat Minta Pemprov Banten Percepat Pembangunan Jembatan Di Wilayah Lebakgedong

“Seperti yang kita tau taman nasional gunung halimun salak ini sudah diduduki oleh masyarakat kasepuhan dan pemerintah desa selama bertahun – tahun, kondisinya pun kini sudah tidak lagi dalam bentuk hutan, selayaknya begitu memungkinkan tanah tersebut bisa dimiliki oleh masyarakat melalui pemerintah,” ungkapnya.

Berikut informasi agenda pembahasan dalam rapat kerja Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan Kabupaten Lebak.

Baca Juga : Di Hari Ke 7, Biddokkes Polda Banten Telah Melakukan Vaksinasi Sebanyak 98 Personel

1. Pengawalan perda adat setingkat propinsi
2. Persiapan undangan kapolri
3. Usulan teknis program kerja mpmk ( pemetaan wilayah adat, pemetaan TNGHS leh BPKH)
4. pengwalan usulan hak komunal (cisungsang, cisitu, cibedug dll).(DRIE)