LEBAK, beritajuang.com – Ledakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Rangkasbitung merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah kabupaten Lebak meyediakan sarana pasar bagi warganya. Ini diungkapkan Ketua Komunitas Aspiratif (Komunas) Dede Suherli, Sabtu (20/3/2021)

Dikatakan Dede, tidak bisa disalahkan banyaknya PKL yang berjualan di sepanjang jalan Kalijaga dan Tirtayasa atau dikenal dengan pasar subuh, karena kapasitas pasar Rangkasbitung tidak cukup menampung pedagang yang ada.

Selain itu kata Dede Suherli, keberadaan PKL sangat berdampak positif dari sisi ekonomi dan pengentasan pengangguran.

Baca Juga : Pemkab Pandeglang, FKDC Dan Kelompok Tani Teken Perjanjian Pembayaran Jasa Lingkungan DAS Cidanau

“Jangan salahkan ledakan PKL. Karena kewajiban pemerintah menyediakan sarana pasarnya. Kalau pasarnya overload, tidak bisa menampung pedagang, maka pasti akan lahir pedagang kaki lima. Karena ini urusan penghidupan dan bertahan hidup, berarti harus ada solusi,” tegas Dede.

Baca Juga:  PANGKOOPSAU II Ikut Menjemput Presiden Joko widodo

Kata Dede, PKL menjadi penyumbang pergerakan ekonomi di Lebak, walau ada sisi pelanggaran hukum dengan penggunaan badan jalan dan keluhan kemacetan, namun ada sisi positif yang tidak bisa diabaikan.

“Roda ekonomi berputar, ada sumber penghidupan, dan ada lapangan kerja, itu sisi positif ledakan jumlah PKL di Pasar Rangkasbitung. Justru potensi ini harus didukung dan dicari solusi terbaik,” kata Ketua Komunas.

Baca Juga : Luar Biasa, Polisi Cepat Tangkap ASD (27) Pelaku Kekerasan Pada Anak di Bawah Umur

Lanjut Dede, keberadaan PKL itu justru harus dibina dan didorong agar mereka mendapatkan fasilitas yang lebih aman yaitu dengan dibuatkan fasilitas.

“Kalau bicara solusi penempatan PKL, itu sudah menjadi domainnya Pemkab Lebak. Berikan tempat, berikan fasilitas. Solusi bukan untuk membunuh keberadaan PKL, malah sebaliknya, harus diberikan ruang dan fasilitas,” kata Dede Suherli.

Baca Juga:  Panduan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Dimasa Pandemi Covid - 19

Intervensi pemerintah justru harus pada upaya memberikan ruang bagi PKL yang ada. Soal berapa banyak anggaran untuk memberikan fasilitas bagi PKL, kata Dede sangat sepadan dengan besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari aktifitas pedagang kaki lima tersebut.

“Berapa ratus, bahkan ribuan pedagang kaki lima, berapa anggota keluarganya, berapa anak yang bisa mereka (PKL-red) sekolahkan. Ini dampak positif keberadaan PKL,” kata Dede.

Bahkan kata Dede, Pemkab harus berani memberikan regulasi penggunaan badan jalan oleh pedagang pada jam-jam tertentu, demi keberpihakan pada warganya yang mengais kehidupan dengan menjadi PKL.

“Bikin aja regulasi, beri ruang bagi PKL bisa berjualan di badan jalan tertentu dan waktu tertentu. Dengan regulasi, retrebusi bisa didapat, dan PKL tidak akan jadi perahan oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari ketidaklegalan keberadaan PKL,” tandas Dede Suherli.

Baca Juga:  Kapolri: Saya Diperintahkan Bapak Presiden Untuk Usut Tuntas Masalah Mafia Tanah

Selain itu, perluasan atau pun membangun pasar yang baru harus mejadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemkab Lebak saat ini.

“Melindungi PKL harus menjadi kewajiban pemerintah.” pungkasnya. (PRI/Red)