LEBAK, beritajuang.com – Komunitas Aspiratif (Komunas) berpendapat, seharusnya Gubernur Banten berterimakasih atas masukan dan informasi yang dikemukakan oleh penggiat anti korupsi, termasuk Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada yang mengendus ada dugaan monopoli proyek di Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Informasi yang mengemuka, terlebih lagi oleh lembaga swadaya masyarakat yang eksis di bidang anti korupsi, ini menjadi informasi berharga bagi gubernur. Dan sebaiknya, pak Gubernur Banten jangan mengabaikan info ini dan harus menyikapinya dengan meminta bantuan penyelidik untuk memastikan informasi tersebut akurat dan tidak,” kata Ketua Komunas, Dede Suherli, Minggu (21/03/2021).

Kata Dede, wacana adanya nama berinitial ES yang diduga mencatut nama Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), serta kerap menggunakan oknum aparat penegak hukum mengintervensi ULP yang diungkap ALIPP sudah menjadi konsumsi publik, dan menjadi pemberitaan di berbagai media. Untuk itu kata Dede, karena menyangkut nama baik Gubernur Banten, maka informasi ini tidak bisa diabaikan dan perlu ditindaklanjuti serius oleh gubernur.

Baca Juga : Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan Gerakan Menanam Pohon Guna Mencegah Terjadinya Longsor

Ditambahkan Dede, klarifikasi atas isu yang terlanjur menjadi opini publik perlu dilakukan karena menyangkut kepercayaan masyarakat Banten kepada pemimpinnya.

“Saya yakin Pak Gubernur bersih. Maka harus ada pembuktian bahwa isu miring yang berkembang itu tidak benar adanya. Ini yang perlu diyakinkan ke publik,” imbuhnya.

Baca Juga:  Diskusi Kebangsaan, Mahasiswa MAP UNTIRTA dan Pakar: Usaha Mendorong Kota Depok Sebagai Kota Religius

Sebelumnya, menjadi pemberitaan di berbagai media, Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mengendus ada dugaan monopoli proyek di Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) vital di Pemprov Banten dengan alokasi pendanaan dari PT SMI.

Baca Juga : Ganjar Pranowol Mengecek Sentra Vaksinasi di Kompleks PRPP Jawa Tengah

Aktivis anti korupsi itu menduga sesuai hasil investigasi mega proyek skala besar, kini dimanfaatkan oknum berinisial ES  yang mencatut nama Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), serta kerap menggunakan oknum aparat penegak hukum mengintervensi ULP di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Banten.

“Saya memperoleh informasi dari sumber-sumber yang teruji dan bisa dipertanggungjawabkan, terungkap sosok laki-laki muda berinisal ES melakukan pengkondisian proyek besar,” Ujar Uday kepada awak media di Kota Serang, Senin (14/03,201) lalu.

Menurut Uday, dirinya sering menerima aduan bahwa ES ini tidak segan mengintervensi para pihak OPD termasuk di Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan alias Pokja ULP.

Baca Juga : Polsek jonggol lakukan penyelidikan Terkait Beredarnya Vidio Perampasan HP

Dugaan sementara, jelas Uday, gelagat ES tersebut ingin mengendalikan semua proyek besar di APBD Banten. Jadi modusnya ES kerap menjual nama Gubernur Banten.

“Jika informasi ini benar, maka jargon Banten yang ‘Akhlaqul Karimah’ telah rusak. Tapi jika informasi tidak benar Gubernur harus membeberkan secara terbuka kepada publik, siapa sebenarnya yang ia maksud pihak ketiga yang disebutnya 2018?,” katanya.

Baca Juga:  ARM HA-IPB Bagikan 350 Paket Lebaran untuk Masyarakat Kecil

Atas kondisi itu, Uday mendesak Gubernur  untuk turun tangan mensikapi secara serius agar duduk persoalan ini terungkap dengan terang benderang.

Baca Juga : Warga Kampung Patat, Desa Sogong, Panggarangan, Tolak Patok Batas Wilayah Tambang PT. Suda Miskin

Dikatakan Uday, Gubernur perlu membuka mata yang dipertaruhkan ini adalah uang rakyat, apalagi uang yang dipakai sebagian pinjaman dari PT SMI yang bebannya dipastikan akan ditanggun oleh rkayat Banten.

“Para pengusaha Banten juga harus dibangunkan, jangan sampai mau dikenadalikan broker yang petantang-petengteng meras miliki backing yang kuat,” tegasnya.

Masih pada soal yang sama, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, Mulyadi Jayabaya meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim menyelidiki dan menertibkan oknum yang kerap mengaku ‘orang dekat’ Gubernur datang ke Organiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meminta dan memonopli sejumlah mega proyek di lingkungan Pemprov Banten.

Baca Juga : BLK Pandeglang Berikan Pelatihan Untuk Mengurangi Pengangguran

“Jika Gubernur diam saja dan tidak segera mengklarifikasi siapa oknum berinisial ES itu, berarti Gubernur menyetujui tindakan oknum tersebut,” ujar Mulyadi Jayabaya yang akrab disapa JB tersebut kepada wartawan, Selasa, (16/03/2021).

Menurut JB, apa yang dilakukan oleh ES sebagaimana yang disampaikan oleh Uday Suhada, Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALLIP),  sangat mencoreng nama baik gubernur. Untuk itu, tidak saja kepada ES, namun kepala OPD yang diduga ikut kongkalingkong dengan ES itu juga harus dievaluasi.

Baca Juga:  Acara Kenal Pamit Kapolsek Malingping, Ini Pesan Moral Kapolsek Malingping Lama Kepada Kapolsek Baru

”Harus dilakukan evaluasi menyeluruh kepada kepala OPD yang ikut kongkalingkong dengan ES,” ujarnya.

Baca Juga : Ops PPKM Mikro Di Jalan Simpang Asen Cicangkal

Juru Bicara Gubernur Banten, Ujang Giri angkat bicara terkait beredarnya isu oknum yang ngaku-ngaku dekat dengan Gubernur Banten dalam mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan Pemprov Banten.

Pria yang akrab disapa Ugi menegaskan bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim, tidak pernah merekomendasikan siapapun untuk mendapatkan proyek, termasuk kepada keluarganya.

“Urusan proyek, gubernur tidak pernah merekomendasikan siapapun itu mau orang dekat atau keluarga sekalipun. Pak gubernur tidak pernah merekomendasikan siapapun itu,” kata Ugi, Selasa (16/03/2021).

Baca Juga : Wali Kota Solo Berkunjung Ke Rumdin Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

Ditegaskan Ugi, Gubernur sangat terbuka kepada pengusaha manapun, baik pengusaha di Banten maupun diluar Banten yang ingin mendapatkan pekerjaan melalui cara – cara profesional.

“Pak gubernur mempersilahkan kepada pengusaha yang mau mengikuti proses tender atau pekerjaan dipemprov Banten dengan profesional dan sesuai aturan serta prosedur yang berlaku,” jelas Ugi

Dikatakan Ugi, semua pengusaha diharap tenang dan bersaing sehat seperti biasanya, karena Gubernur sama sekali tidak pernah intervensi dan ikut campur dalam persaingan usaha.

“Yang ngaku – ngaku deket gubernur itu kan banyak aja, Pak Gubernur lagi konsen dan fokus membangun Banten,” katanya. (PRI/Red)