PANDEGLANG, beritajuang.com – Forum Komunikasi LSM Kabupaten Pandeglang menyikapi persoalan sengketa lahan di Desa Sumurlaban, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, bahwa DPRD Pandeglang tidak terburu-buru membuat kesimpulan.

“Mengenai pengaduan masyarakat Desa Sumurlaban Kecamatan Angsana ke DPRD Pandeglang, perihal sengketa lahan.
Sebaiknya pihak DPRD tidak terburu buru membuat kesimpulan,” ungkap Drs. Aap Aptadi, MBA selaku Sekjen FK LSM Pandeglang, kepada media, Jumat (19/03/21)

Menurut Aap Aptadi, persoalan sengketa lahan di Desa Sumurlabn harus dipelajari dari awal kejadian. Pertama, kenapa nama yang tercantum pada Sertifikat tidak sama dengan nama penggarap.

Baca Juga : Embung Kedung Banteng Akan Di jadikan Tempat Pariwisata

“Kedua, waktu pihak BBR mengadakan kesepakatan sewa menyewa lahan, tentunya melalui penduduk setempat. Siapa mereka ? Apa benar ada perjanjian kontrak. Kalau benar, berapa tahun, dan mana bukti – buktinya, juga berapa besar nilai kontraknya. Apakah perjanjian kontrak memakai Alas Surat Sertifikat atau SPPT atau juga hanya pengakuan semata,” beber Aap yang pernah menjadi Calon Bupati Pandeglang ini.

Baca Juga:  Kadiv Pas Kemenkumham Banten Sidak SAE Lapas Rangkasbitung

Ketiga, lanjut Aap, harus diketahui apakah masyarakat yang datang ke Kantor Camat dan DPRD itu pemilik/penggarap objek sengketa.

“Kalau bukan, untuk kepentingan apa mereka ikut campur. Tidak mudah menyelesaikan kasus tanah disana, karena menyakut Unsur Pidana, Perdata dan Tata Negara (Tanah itu Ex Pirbun Karet). Apalagi dikaitkan dengan fungsi DPRD, hanya bidang Legislasi, Budgeting dan Controlling. Sebaiknya, sengketa ini diselesaikan melalui Lembaga Hukum, bukan Lembaga Politik. Walau hal itupun tidak salah,” ujar Aap.

Baca Juga : Ketua BPG Baru Segera Dorong Percepatan Penetapan Gopark Ujung Kulon Jadi Geopark Nasional

Dikatakan Aap Aptadi bahwa Pandeglang butuh Investor untuk proses percepatan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

“Jadi bukan Investor yang bikin gaduh di masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Candra Angga R dari PAN mengatakan, bahwa adanya aksi demo dari aktivis menyuarakan aspirasi mewakili masyarakat dan mengajukan surat audiensi ke DPRD sebatas mempasilitasi kedua belah pihak yang sengketa lahan di Desa Sumurlaban, Kecamatan Angsana tersebut.

Baca Juga:  Diduga Wahab CS menyerobot Lahan Rainold Dan Sunyoto Seluas 7969 Meter

“Kami DPRD Pandeglang hanya memfasilitasi beberapa pihak yang terkait. Dari hasil yang kita dengar, baik dari PT. BBR atau Agus Cs selaku pengelola yang mengklaim memiliki kontrak 7 tahun dan menjadi 25 tahun secara eksplisit keduanya tidak ada. Dan masyarakat memperlihatkan bukti kepemilikan berupa sertifikat juga SPPT yang dibayar tiap tahunnya,” kata Candra Angga.

Sementara kalau dilihat, lanjut Candra menurut dirinya secara pribadi kembalikan pada keabsahan lahan tersebut adalah sertifikat ýang dimiliki oleh warga yang diperlihatkan dalam audiens tersebut.

“Namun dari hasil kesimpulan nanti yang akan dibuat dewan, tidak dijadikan sebuah keputusan akhir ketika kedua belah pihak tidak menerima, silahkan dibawa ke meja hijau,” ujarnya. (Dj/Red)