PANDEGLANG, beritajuang.com – Sekretaris Daerah Pandeglang Pery Hasanudin selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengingatkan para pengelola keuangan harus lebih berhati – hati, sebab kata Pery, aplikasi yang digunakannya baru digunakan sehingga harus terintegrasi antara laporan fisik dan laporan keuangan.

“Dulu kita pakai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sekarang rekomendasi dari Kemendagri harus pakai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) makanya kita sosialisasikan pada hari ini, kepada semua bendahara OPD bisa serius dalam mengikuti sosialisasi,” kata Pery Hasanudin saat membuka sosialisasi Realisasi Fisik dan Keuangan OPD Pandeglang Tahun 2021 di Ofroom Setda, Rabu (24/3/2021).

Ia juga menyampaikan, pengelolaan keuangan itu sangatlah sensitif, karena satu rupiahpun uang negara yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. “Pengelolaan keuangan ini riskan, jangan mengundang masalah karena ASN diawasi baik intetnal maupun ekternal, sedikit saja kita salah langkah bisa – bisa langsing badan kita,” ujar Pery.

Baca Juga:  GMNI Sukses Gelar DPK STISIP Setia Budhi, Gerbang Awal Membumingkan Ajaran Marhaenisme di Samudera Biru
Sekda Ingatkan Bendahara OPD Lebih Hati - Hati Kelola Keuangan Daerah
Sekda Ingatkan Bendahara OPD Lebih Hati – Hati Kelola Keuangan Daerah

Namun Pery mempunyai keyakinan jika pengelolaan keuangan ditiap OPD bisa bekerja dengan baik dan penuh tanggungjawab. “Salah satu wujud tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan alhamdulillah pandeglang mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwal Banten,” imbuhnya.

“Saya harap tanggungjawab yang sudah dibangun ini dapat dijaga dengan baik dan terus ditingkatkan,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Siti Gogon Goniah mengatakan, SIPD dan SIPKD keduanya merupakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. “Pada SIPD modul penatausahaan dan pertanggungjawabanmasih belum support. Sementara pada SIPKD seluruh modul dari mulai penganggaran penatausahaan dan pelaporan sudah support,” uajarnya.

Baca Juga : DPO Kasus Narkotika berhasil diamankan Jajaran Satresnarkoba Polres Lebak

“Kalau SIPKD aplikasi yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang, untuk SIPD merupakan rekomendasi dari Kemendagri sehingga harus kita pelajari kembali karena ini tahun pertama menerapkan aplikasi tersebut,” imbuhnya. (Red)

Baca Juga:  Ikuti Himbauan Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Virus Corona Film 'Tersanjung' The Movie Ditunda Penayangannya.